Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Proyek Pekerjaan TPT di Desa Pasirhuni Kec. Ciawi
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Diduga Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) terindikasi penyimpangan, hal tersebut dikarenakan tidak adanya papan informasi sebagai transfaransi anggaran sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Pekerjaan yang diduga menelan anggaran puluhan juta tersebut berlokasi di Desa Pasirhuni Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Proyek pekerjaan tersebut pun tidak diketahui sumber anggarannya dari mana, disebabkan tidak ada papan informasi di lokasi kegiatan.
Padahal sesuai amanah Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan informasi proyek, dimana memuat jenis kegiatan, sumber anggaran, lokasi pekerjaan dan waktu lama pekerjaan.
Diduga Langgar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Menurut salah satu warga setempat yang enggan di sebutkan namanya mengatakan, biasanya kalo pekerjaannya sudah beres baru dipasang papan proyeknya, ucapnya. Minggu (16/07/2023).
Baca Juga Kepala Desa Kudadepa Kecamatan Sukahening Pimpin Langsung Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional
Ke esokan harinya, awak media analisaglobal.com pun meninjau kembali ke lokasi pekerjaan, dilokasi pekerjaan tersebut hadir Yadi selaku Sekretaris desa (Sekdes) dan Kaur Perencanaan Desa Pasirhuni.
Yadi selaku Sekdes yang didampingi kaur perencanaan yang saat itu hadir di lokasi pekerjaan tersebut saat dipintai keterangannya terkait pekerjaan dan papan informasinya mengatakan, bahwa pekerjaan sudah berjalan sekitar 5-6 hari, dan untuk papan informasinya ada di kantor desa.
“Hanya belum di ambil dan belum terpasang di karenakan kepala wilayahnya sakit (Kasibat),” katanya. Senin (17/07/2023).
Ditempat berbeda, Dadang Suratman selaku Kepala Desa Pasirhuni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp (WA) mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut, karena sejak pekerjaan tersebut dimulai baru satu kali meninjau langsung kelokasi, ucapnya.
Awak media analisaglobal.com pun menanyakan terkait sumber anggaran pekerjaan proyek TPT tersebut.
Dadang selaku kepala desa Pasirhuni pun menjelaskan bahwa pekerjaan proyek tersebut bersumber dari anggaran Dana Desa, jelasnya.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Kecamatan Ciawi dan Pihak Dinas PMD kabupaten Tasikmalaya belum dapat dimintai keterangan terkait dugaan adanya pelanggaran UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dalam proyek pekerjaan TPT di desa Pasirhuni tersebut. (Nanda S)
