Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Kemeriahan peringatan Hari Jadi ke-393 Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian acara hiburan, seni budaya, hingga pesta UMKM, menyisakan ironi mendalam.
Di balik gegap gempita perayaan tersebut, kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan berat akibat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pemangkasan sejumlah anggaran prioritas.
Beragam acara mewah yang digelar dalam rangka hari jadi ini tentunya menelan biaya tidak sedikit. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah program pembangunan, bantuan sosial, dan pelayanan publik di berbagai sektor mengalami penundaan hingga pengurangan karena kebijakan cut off anggaran dari pemerintah daerah dan beban defisit keuangan daerah.
Kondisi ini memunculkan beragam reaksi dari masyarakat dan kalangan pemerhati kebijakan publik. Banyak yang mempertanyakan urgensi pengadaan acara besar-besaran di tengah keterbatasan anggaran dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini.
Baca Juga FORTABES Soroti Anggaran Milangkala Kabupaten Tasikmalaya, Di Tengah Defisit Angaran Rp. 94 Miliar
“Pesta memang penting sebagai wujud syukur dan identitas daerah, tapi perlu juga dilihat prioritas dan urgensinya. Saat ini masih banyak jalan rusak, bantuan UMKM tertunda, dan pelayanan kesehatan yang belum optimal,” ujar Halim Saepudin ketua umum Forum Wartawan Priangan (FORWAPI). Sabtu (26/07/2025).
Dalam hal ini tentunya FORWAPI juga mengkhawatirkan bahwa alokasi anggaran untuk perayaan justru memperburuk kondisi fiskal daerah dan memperlebar jurang ketimpangan antara kebutuhan seremonial dan kebutuhan dasar masyarakat.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah direncanakan jauh hari dan merupakan bagian dari promosi potensi daerah serta penggerak ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan UMKM.
Ironi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi daerah dalam menyeimbangkan antara euforia perayaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan publik yang transparan, bijak, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Menurut data informasi bahwa Kabupaten Tasikmalaya tercatat mengalami defisit anggaran hingga Rp. 94 miliar pada tahun anggaran berjalan. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja daerah yang terus meningkat, termasuk belanja non-produktif. (AD)
