Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Ciamis, analisaglobal.com — Pemerintah Desa Imbanagara Raya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, menuntaskan realisasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Imbanagara Raya, H. Abdul Kodir, saat memberikan keterangan kepada awak media.
Menurutnya, seluruh program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa 2025 telah direalisasikan sesuai perencanaan dan usulan masyarakat. Adapun sejumlah titik pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan antara lain rehabilitasi Posyandu Kenanga II RW 06 Dusun Majalaya, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 05 RW 02 Warung Kulon, serta rehabilitasi Jalan Usaha Tani RT 05 RW 02 Warung Kulon.
“Selain itu, kami juga membangun drainase di RT 01 RW 07 dan melakukan peningkatan selokan Cimarongmong dengan penambahan tinggi, karena wilayah tersebut sering terdampak banjir,” ungkap Abdul Kodir. Senin, (05/01/2026).
Tak hanya itu, Pemerintah Desa Imbanagara Raya juga merealisasikan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak enam unit, rehabilitasi atap tempat pembuangan sampah di Ringgul, serta rehabilitasi bahu jalan di RW 05 yang berbatasan dengan RW 06 Dusun Majalaya.
Pada tahap kedua Dana Desa, pembangunan berlanjut dengan pembangunan TPT jalan di RW 08 Dusun Sukasari serta pembangunan pagar Bank Sampah Kartini. Selain sektor infrastruktur, Dana Desa juga dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat secara intensif.
“Pembangunan ini berawal dari usulan masyarakat. Kami memprioritaskan program yang benar-benar bermanfaat, seperti infrastruktur usaha tani yang menunjang transportasi dan akomodasi pertanian, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh warga,” jelasnya.
Baca Juga Viral Video Dugaan Intimidasi Warga di Desa Panggalih Cisewu, Keluarga Oknum Kades Jadi Sorotan
Namun demikian, Abdul Kodir juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan Dana Desa tahun 2026. Ia menilai, tahun 2025 bisa menjadi periode terakhir pembangunan infrastruktur desa berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Di tahun 2026, pemerintah telah mencanangkan program Koperasi Desa Merah Putih melalui SKB 3 Menteri, di mana sekitar 85 persen Dana Desa dialokasikan untuk koperasi tersebut. Artinya, hanya sekitar 15 persen Dana Desa yang tersisa,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut membuat pemerintah desa cukup terkejut. Pasalnya, anggaran Dana Desa yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp1 miliar, kini diperkirakan hanya berada di kisaran Rp300 jutaan.
Sementara Biaya Operasional Pemerintah (BOP) desa hanya sekitar 3 persen, dengan ruang fiskal yang sangat terbatas untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi hingga delapan skala prioritas program pemerintah pusat.
“Terus terang ini tantangan berat bagi kami. Tapi mau tidak mau, desa harus tetap semangat. Kepala desa dan perangkat desa harus tetap mengabdi dan melayani masyarakat dengan segala keterbatasan,” tuturnya.
Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan, khususnya terkait pengelolaan dan pengawasan Dana Desa.
“Kalau memang ada asumsi atau kekhawatiran soal penyimpangan di desa, seharusnya yang diperkuat adalah sistem pengawasan, bukan justru mengurangi anggaran. Karena dampaknya akan langsung dirasakan, seperti terhambatnya pembangunan, kegiatan PKK, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Abdul Kodir berharap Desa Imbanagara Raya tetap dapat berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta memohon agar pemerintah memberikan solusi terbaik atas tantangan yang dihadapi desa-desa ke depan.
“Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar, dan desa-desa tetap bisa maju demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Dods)
