Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriyah di wilayah Tasikmalaya, khususnya Tasik Utara, kini berada di bawah sorotan tajam. Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan kualitas menu MBG keringan yang dibagikan kepada pelajar, yang dinilai minim kandungan gizi serta diduga tidak sebanding dengan spesifikasi anggaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, beberapa paket MBG yang diterima siswa disebut hanya berisi makanan ringan dan produk instan tanpa komposisi protein, serat, maupun asupan gizi seimbang yang memadai untuk menunjang kebutuhan anak selama menjalankan ibadah puasa. Kondisi ini memicu pertanyaan publik terkait standar perencanaan menu dan mekanisme pengawasan distribusi.
“Kalau melihat isinya, kami sebagai orang tua tentu kecewa. Harusnya ini membantu kebutuhan gizi anak saat puasa, bukan sekadar formalitas pembagian,” ungkap salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keluhan tersebut tidak hanya berhenti pada kualitas makanan. Sejumlah orang tua juga mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran. Mereka menilai terdapat selisih mencolok antara ekspektasi program makan bergizi dengan realitas paket yang diterima siswa di lapangan. Dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan realisasi menu pun mencuat.
Baca Juga Longsor Terjang Sukahaji Cihaurbeuti, Dua Rumah Terancam dan Jalan Desa Ditutup
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum Forum Wartawan Priangan (FORWAPI), Halim Saepudin, angkat bicara pada Senin (23/02/2026). Ia menegaskan bahwa program sosial yang menyangkut kebutuhan dasar anak-anak tidak boleh dijalankan secara asal-asalan.
“Jika benar ada ketidaksesuaian kualitas maupun spesifikasi, maka perlu evaluasi menyeluruh. Jangan sampai program yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi justru menyisakan tanda tanya besar di masyarakat,” tegas Halim.
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal FORWAPI, Ade Global. Ia mendorong adanya klarifikasi terbuka dari pihak pelaksana program serta audit independen untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam penyusunan menu maupun pengelolaan anggaran.
“Kami meminta ruang transparansi dibuka seluas-luasnya. Pengawasan publik itu penting agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan sesuai standar. Termasuk untuk KPM B3 (Ibu Hamil, Ibu Menyusi, dan Balita) baik dalam kualitas bahan makanan maupun pengawasan anggarannya harus diperhatikan,” ujarnya.
Situasi ini memunculkan desakan agar instansi terkait segera melakukan evaluasi terbuka demi mengembalikan kepercayaan publik. Masyarakat berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan gizi anak, terutama di bulan suci Ramadhan yang menuntut perhatian lebih terhadap pola konsumsi dan kesehatan anak-anak. (Red)
Baca Juga Satgas Pangan Ciamis Turun Tangan! Stok Aman, Harga Terkendali, Cabai Domba Tembus Rp. 100 Ribu/Kg
