Pengadaan 25.000 Unit Motor Listrik Untuk Program MBG Disorot, BGN: Belum Dibagikan, Masih Proses BMN

Jakarta, analisaglobal.com — Program pengadaan sepeda motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menjadi sorotan publik. Kebijakan yang digagas oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Dalam keterangannya, Dadan menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan distribusi sebanyak 25.000 unit motor listrik. Kendaraan yang direncanakan digunakan di antaranya tipe Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max, dengan kisaran harga masing-masing sekitar Rp 56,8 juta dan Rp 48,8 juta per unit.

Hingga saat ini, realisasi pengadaan telah mencapai 21.801 unit dari total target tahun 2025. Namun, Dadan menegaskan bahwa seluruh kendaraan tersebut belum disalurkan kepada para kepala SPPG. Pasalnya, unit-unit tersebut masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN), sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca Juga PLN UP3 Tasikmalaya Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Penderita Penyakit Serius 

“Setelah seluruh tahapan administrasi selesai, barulah kendaraan akan didistribusikan secara bertahap,” jelasnya.

Pengadaan yang telah dimulai sejak Desember 2025 ini merupakan bagian dari anggaran tahun berjalan. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan program MBG, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi secara optimal.

Meski demikian, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan kendaraan listrik ini memicu perhatian dan kritik dari berbagai pihak. Transparansi, efektivitas, serta urgensi program pun menjadi isu yang terus dipertanyakan oleh publik.

Ke depan, pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan gizi masyarakat, bukan sekadar proyek pengadaan semata. (Red)

Baca Juga Kasus BUMDes “Mengendap” 5 Tahun, Oknum DPRD Ciamis Baru Ditahan: Ada Apa di Balik Lambannya Penegakan Hukum?

About analisaglobal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!