APBD Perubahan 2026 Kabupaten Pangandaran Naik Rp 67,86 Miliar, Target Pendapatan Tembus Rp 1,21 Triliun

Pangandaran, analisaglobal.com – Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai pendapatan daerah meningkat sebesar Rp 67,86 miliar. Kenaikan tersebut membuat target pendapatan daerah berubah dari sebelumnya Rp 1,147 triliun menjadi Rp 1,215 triliun.

Hal tersebut tertuang dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 16 Oktober 2026 tentang Ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah.

Berdasarkan dokumen tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan cukup signifikan, dari sebelumnya Rp 324,12 miliar menjadi Rp 382,21 miliar atau bertambah sekitar Rp 58,09 miliar.

Peningkatan PAD tersebut berasal dari beberapa komponen, di antaranya pajak daerah yang naik menjadi Rp 134,96 miliar, retribusi daerah menjadi Rp 212,79 miliar, serta lain-lain PAD yang sah mencapai Rp 33,56 miliar.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat sebesar Rp 900 juta.

Selain PAD, pendapatan transfer juga mengalami peningkatan dari Rp 823,82 miliar menjadi Rp 833,59 miliar. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh pendapatan transfer antar daerah yang bertambah sekitar Rp 16,66 miliar, meskipun transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan sekitar Rp 6,89 miliar.

Di sisi belanja, total belanja daerah mengalami perubahan dari sebelumnya Rp 1,187 triliun menjadi Rp 1,199 triliun atau meningkat sekitar Rp 12,09 miliar.

Baca Juga Akademi WBFC Juara Soeratin Cup U-17 2026, Prestasi Pembinaan Berbuah Gelar

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp 953,73 miliar. Sementara belanja modal meningkat menjadi Rp 104,11 miliar, belanja tidak terduga turun menjadi Rp 4,78 miliar, dan belanja transfer ditetapkan sebesar Rp 136,76 miliar.

Dalam struktur belanja operasi, belanja pegawai mengalami penurunan dari Rp 481,87 miliar menjadi Rp 469,29 miliar. Sebaliknya, belanja barang dan jasa meningkat dari Rp 353,28 miliar menjadi Rp 459,80 miliar.

Salah satu perubahan penting terlihat pada posisi surplus dan defisit anggaran. Sebelum perubahan, APBD Kabupaten Pangandaran mencatat defisit sekitar Rp 39,36 miliar. Setelah perubahan, posisi anggaran berbalik menjadi surplus sekitar Rp 16,40 miliar.

Dengan demikian, terjadi perbaikan posisi anggaran sebesar Rp 55,76 miliar dibandingkan dengan struktur APBD sebelumnya.

Pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang sebelumnya sebesar Rp 70,56 miliar berubah menjadi Rp 15,29 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan meningkat dari Rp 31,20 miliar menjadi Rp 31,70 miliar, termasuk penyertaan modal daerah sebesar Rp 500 juta.

Dokumen tersebut juga mencatat pembiayaan netto sebesar minus Rp 16,40 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar Rp 0.

Perubahan APBD ini menjadi bagian dari penyesuaian perencanaan keuangan daerah dalam menjalankan program pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun anggaran 2026.

Peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Namun, efektivitas pengelolaan anggaran tetap perlu dilihat dari kesesuaian antara perencanaan, realisasi belanja, kualitas pelayanan publik, serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Dengan perubahan struktur APBD tersebut, tantangan pemerintah daerah selanjutnya adalah memastikan setiap alokasi anggaran dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pangandaran. (Driez)

Baca Juga DPMD Gelar Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Kabupaten Tasikmalaya