Jakarta, analisaglobal.com — Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai protes dari kalangan mitra. Pemangkasan jumlah relawan, perubahan skema operasional, hingga rumitnya sistem administrasi dinilai membebani pengelola dan mengancam keberlangsungan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Puluhan mitra SPPG dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Mereka mengadukan langsung berbagai persoalan tersebut dalam audiensi bersama jajaran Fraksi Partai Demokrat.
Audiensi dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, serta anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti.
Sejumlah persoalan yang disampaikan meliputi pemangkasan jumlah relawan, perubahan pola kerja, penerapan aturan SPS 3 setelah SPS 1 dan SPS 2, kerumitan aplikasi pelaporan, keterlambatan top up dana, hingga ketidakjelasan izin operasional dapur SPPG baru.
Perwakilan SPPG Priangan Timur, Ucu Supriatna atau Abah Ucu, menegaskan kebijakan pengurangan relawan telah menempatkan mitra dalam posisi sulit. Mereka dituntut mengikuti aturan baru, tetapi harus menghadapi konsekuensi sosial dan ekonomi akibat berkurangnya kesempatan kerja.
Berdasarkan ketentuan baru, dapur SPPG dengan penerima manfaat di bawah 1.500 orang harus mengurangi jumlah relawan dari semula 47 orang menjadi hanya 15 orang. Sementara dapur dengan penerima manfaat di atas 2.000 orang dibatasi maksimal 24 relawan.
Kebijakan tersebut memaksa mitra menerapkan sistem shifting atau pergiliran kerja agar tidak terjadi pemberhentian relawan secara massal. Namun, skema itu justru memangkas hari kerja dan pendapatan para pekerja.
“Kebijakan baru mengenai skema operasional ini telah menimbulkan kegaduhan di tingkat SPPG. Jika relawan tidak dikeluarkan, kami harus menerapkan sistem shifting. Dampaknya, pendapatan relawan jauh di bawah standar upah minimum di Jawa Barat,” ungkap Abah Ucu.
Ia menyebut, melalui sistem tersebut, seorang relawan hanya mendapat kesempatan bekerja sekitar 12 hari dalam sebulan dengan penghasilan berkisar Rp1,2 juta.
“Kami mengalami dilema berat. Di satu sisi harus mengurangi jumlah relawan, tetapi di sisi lain pemberhentian tenaga kerja justru berpotensi menambah angka pengangguran baru di daerah,” tegasnya.
Abah Ucu meminta BGN tidak memberlakukan perubahan kebijakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Ia juga mengusulkan pembentukan Deputi Kemitraan sebagai jembatan komunikasi antara BGN dan para mitra SPPG.
Menurutnya, mekanisme akreditasi dan grading yang sebelumnya diusulkan mitra perlu dijadikan dasar dalam menentukan skema operasional setiap dapur. Dengan demikian, kebijakan dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi masing-masing SPPG, bukan diberlakukan secara seragam.
Keluhan lain datang dari perwakilan SPPG Kabupaten Ciamis, Robi Tamzil. Ia menyoroti banyaknya aplikasi digital yang wajib diisi pengelola setiap hari. Beban administrasi tersebut dinilai menyita waktu dan tenaga, padahal mitra juga harus memastikan pelayanan serta kualitas makanan tetap terjaga.
“Salah satunya aplikasi LPDH atau Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian. Saat ini banyak mitra yang mengalami kesulitan karena kerumitan aplikasi tersebut,” kata Robi.
Ia meminta BGN mengevaluasi sistem administrasi dan pelaporan agar persoalan teknis tidak menjadi penghambat pelaksanaan program MBG yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, perwakilan tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, Karom, menegaskan efisiensi anggaran dan pembenahan tata kelola BGN tetap perlu didukung. Namun, langkah tersebut jangan sampai mengorbankan tenaga kerja dan memunculkan persoalan sosial di daerah.
“Jika tidak segera dievaluasi, pemangkasan relawan berpotensi menciptakan ribuan pengangguran baru. Bahkan, konflik di lapangan sudah mulai terjadi karena sejumlah relawan terpaksa diberhentikan tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.
Karom juga mendesak BGN memberikan kepastian terhadap izin operasional dapur SPPG baru. Pasalnya, sejumlah masyarakat telah mengeluarkan modal pribadi dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas dapur, tetapi hingga kini belum mendapatkan kepastian kapan dapat beroperasi.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Cellica Nurrachadiana, menyatakan akan menampung dan meneruskan seluruh aspirasi mitra kepada pimpinan BGN.
Cellica mengapresiasi para mitra yang tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa masukan dan temuan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi teman-teman mitra. Mereka tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa solusi dan temuan riil atas kebijakan yang diterapkan. Pada prinsipnya, mereka tetap mendukung program pemerintah dan ingin terus menjadi mitra strategis,” jelasnya.
Menurut Cellica, pembenahan tata kelola dan efisiensi anggaran memang diperlukan agar penggunaan uang negara tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun, setiap kebijakan harus memperhitungkan dampaknya terhadap seluruh pihak yang terlibat.
Ia mengingatkan, program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak bangsa, tetapi juga memiliki dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
“Program MBG bukan hanya memperbaiki gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja. Karena itu, setiap kebijakan harus dipikirkan secara menyeluruh dan berkeadilan. Jangan sampai ada pihak di lapangan yang justru dirugikan,” tegasnya.
Cellica memastikan seluruh keluhan, saran, dan masukan para mitra akan diteruskan kepada BGN sebagai bahan evaluasi.
“Kami tampung dan dengarkan seluruh masukan dari para mitra. Selanjutnya, aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pihak BGN demi perbaikan tata kelola program yang lebih baik dan berkeadilan,” pungkasnya. (Dods)
Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang