Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Menindak lanjuti persoalan tentang dugaan pemotongan anggaran program P3-TGAI di kabupaten Tasikmalaya oleh oknum pengusung dari salah satu partai menuai polemik yang berkepanjangan, sehingga Jaringan Aspirasi Masyarakat Indonesia (JAMI) dan Badan Anti Korupsi Indonesia (BAKI) Kabupaten Tasikmalaya akan terus menindak lanjuti dugaan pemotongan tersebut.
Menurut Ketua JAMI Opay Hambali mengatakan bahwa Program P3-TGAI yang dilaksanakan di beberapa tempat di Kabupaten Tasikmalaya, Jaringan Aspirasi Masyarakat Indonesia (JAMI) telah mempertanyakan terhadap DPUTRPP melaui pesan singkat WhatsApp (WA) tetapi tidak mendapatkan tanggapan sekalipun. Ucapnya Jumat (07/05/21).
“Maka dari itu Jaringan Aspirasi Masyarakat Indonesia (JAMI) akan melaksanakan permohonan audiensi terhadap BBWS Citanduy yang berlokasi di Kota Banjar, karena program tersebut di naungi oleh BBWS Citanduy.” Jelas Opay Hambali
Lanjut Opay menuturkan, sebelum kami menggelar audiensi kami akan melengkapi beberapa item pelaporan, karena kami perlu mengajukan permohonan Audiensi untuk menambah informasi yang kami butuhkan untuk pelaporan. Di sisi lain Jaringan Aspirasi Masyarakat Indonesia (JAMI) juga menyoroti isu yang beredar tentang dugaan pungutan atau pemotongan yang di lakukan oleh salah satu oknum partai, kami akan terus mendalami dan menginvestigasi untuk mengumpulkan informasi untuk langkah tersebut. tuturnya
“Kami akan mengusut oknum yang memungut atau melakukan pemotongan dengan dalih program tersebut yang mereka kawal, maka kami akan terus mengumpulkan bukti dan akan melakukan pelaporan.” tegasnya
Masih kata Opay, Selanjutnya menyikapi pelaksanaan P3-TGAI di lapangan ternyata bukan hanya di Desa Cikeusal saja, di beberapa desa setelah kami mengungkap permasalahan kemarin, ternyata banyak juga yang melayangkan laporan ke Jaringan Aspirasi Masyarakat Indonesia (JAMI) terutama pada tahun 2020, dan ini telah kami konsultasikan ke DPUTRPP kabupaten Tasikmalaya tapi tanggapannya nihil. Katanya
“Sudah ada 2 titik dalam program tersebut dengan dalih di minta persentase pemotongannya, kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk peka terhadap program yang memang notabene bukan di keluarkan oleh pemkab, tapi lokasi penerima manfaat ada di wilayah kabupaten Tasikmalaya, maka kami meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk memberikan himbauan kepada pelaksana P3-TGAI dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).” Ungkapnya
“Adapun untuk langkah selanjutnya, kami menunggu ACC dari BBWS Citanduy untuk pelaksanaan audiensi nya, karena untuk memperjelas dan menambah titik terang tentang pelaksanaan Program tersebut.” Pungkas Opay Hambali
Dilain pihak menurut ketua umum Badan Anti Korupsi Indonesia (BAKI) Uge Theo Saputra mengatakan, dengan adanya dugaan pemotongan tentang Program P3-TGAI, sebaiknya Aparat Penegak Hukum (APH) mengambil tindakan tegas, karena itu sudah merugikan masyarakat, dan itu uang negara seperti yang dirampok kalau memang dugaan tersebut benar adanya. Ucapnya
“Jangan sampai uang negara itu sampai di korupsi atau dirampok oleh oknum yang mengaku orang politik dengan alasan program usungan, akan tetapi menjadi penjahat uang rakyat, maka dari itu kami dari BAKI berharap pihak APH segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan pemotongan anggaran program P3-TGAI ini, karena kasihan kelompok tani/masyarakat yang menjadi korban.” tandasnya***UWA
Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang