SMP Islam Rajapolah

Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com,– Telah terjadi Dugaan tambahan biaya untuk Daftar ulang di SMP lslam yang beralamat di Kp. Panembong Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah menjadi Sorotan para Aktivis dan wartawan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh awak media analisaglobal.com dilapangan, menurut keterangan orangtua siswa ketika dijumpai wartawan mengatakan, “iya pak ada biaya daftar ulang ,dan untuk biaya daftar ulang tersebut sebesar Rp. 410.000 (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ditahun ajaran baru,” ujarnya.

“Kami selaku orangtua siswa merasa keberatan, apalagi dengan kondisi ekonomi kami sekarang, bahkan pihak sekolah pun dengan tegas menetapkan dengan nominal yang dicantumkan dan tidak bisa ditawar, maka demi anak, kami rela ngutang untuk memenuhi yang dipinta pihak sekolah , agar anak kami bisa menuntut ilmu demi masa depannya,” Jelasnya.

Diduga Lakukan Pungutan Uang Tambahan Daftar Ulang

Dengan adanya hal tersebut, awak mediapun menyambangi Sekolah guna melakukan konfirmasi dan klarifikasi, dan pihak sekolah pun ketika dikonfirmasi menyebutkan, bahwa Kepala Sekolah tidak ada diruangannya, lagi ada acara Dinas, tutur Kepala Tata Usaha (TU) yaitu Dadang, Rabu (06/11/2023).

Baca Juga Penuhi Kebutuhan Anggota KPPS, Ketua PPK Sadananya : Rekrutmen Harus Betul Betul Teliti

Dikonfirmasi terkait adanya dugaan biaya daftar ulang, Dadang selaku TU menjelaskan, bahwa uang tersebut untuk biaya keperluan sekolah diantaranya, buat beli kalender, gaji guru, bikin bangunan sekolah, sampul raport, atribut sekolah, perawatan sekolah seperti ATK, jumlah murid di sekolah kami sekitar 565 orang dengan 9 Rombel, tenaga pengajar 27 orang , TU 4 orang, Perpus 1 orang dan penjaga 1 orang, ungkapnya.

Dilain pihak, Pemerhati Pendidikan berinisial (Z) menerangkan, bahwa untuk pendidikan masih ada yang meminta buat SPP bulanan, sementara Dana BOS yang dikucurkan Pemerintah dikemanakan, tandasnya.

Selanjutnya (Z) juga dengan tegas menyampaikan, jangan – jangan Dana BOS tersebut diduga dikorupsi, kami meminta kepihak Dinas terkait dan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk diperiksa sekolah tersebut, dan bagi masyarakat yang tidak mampu yang anaknya mau sekolah disekolah tersebut seharusnya dibantu, kalau perlu diterapkan Subsidi silang, jangan saklek harus membayar, Pungkasnya. (Johan)

Baca Juga Ketua LSM GMBI Ciamis Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten