Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Oleh: Prima MT Pribadi, Aktivis Poros Indoor
Kabupaten Ciamis, analisaglobal.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) layak diapresiasi sebagai upaya nyata meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, program ambisius ini berisiko sekadar menjadi seremonial belaka jika pelaksanaannya tidak berpijak pada dua hal mendasar: pemberdayaan ekonomi lokal dan kepatuhan terhadap standar operasional (SOP) secara ketat.
Petani dan UMKM Lokal Harus Jadi Bagian Ekosistem MBG
Dalam pandangan saya, setiap dapur MBG di daerah—baik dikelola yayasan maupun mitra pemerintah—wajib memprioritaskan bahan baku dari petani lokal, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. Hal ini bukan hanya soal efisiensi logistik atau penghematan biaya, melainkan strategi kemandirian pangan daerah.
Koperasi petani, kelompok nelayan, hingga peternak kecil harus mendapat tempat di ekosistem MBG. “Kalau negara hadir untuk gizi anak bangsa, negara juga harus hadir memperkuat ekonomi rakyat di sekitarnya,” tegas saya.
Memang, dalam Petunjuk Teknis MBG 2025 sudah ditegaskan bahwa pembelian bahan pokok sebaiknya melalui Bumdes atau koperasi lokal. Namun kenyataannya, praktik di lapangan masih minim pelibatan rakyat kecil dalam rantai pasok.
Kualitas Gizi Tidak Boleh Ditukar Roti dan Susu Kotak
Saya juga mengingatkan bahwa kualitas makanan MBG tidak boleh dikompromikan. Banyak laporan menyebut menu bergizi yang seharusnya disediakan malah diganti dengan roti kemasan atau susu kotak instan. Padahal, standar gizi dalam Juknis MBG 2025 menetapkan porsi makan siang minimal memenuhi 30–35% Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Baca Juga Curug Citiis, Permata Tersembunyi di Kaki Gunung Galunggung Butuh Sentuhan Pemerintah
“Program ini bukan proyek sembako atau konsumsi darurat. Kita bicara masa depan kecerdasan anak bangsa. Gula tinggi pada roti kemasan justru jadi bom waktu bagi kesehatan,” kata saya. Pengelola dapur MBG di tingkat daerah harus benar-benar memastikan menu yang disajikan memenuhi prinsip gizi seimbang.
Kepatuhan SOP adalah Harga Mati
Sebagai aktivis yang mengikuti perkembangan regulasi MBG, saya menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap kepatuhan pelaksana di lapangan pada SOP, juklak, dan juknis resmi. Tidak boleh ada improvisasi tanpa dasar. Semua sudah diatur rinci: standar menu, komposisi porsi, proses distribusi, hingga penerapan lima kunci keamanan pangan WHO, mulai dari kebersihan dapur hingga alat makan.
Bidang gizi di tiap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) harus memastikan makanan yang diterima sekolah benar-benar bergizi lengkap: ada karbohidrat, protein, sayur, dan buah. “Tak boleh hanya nasi dan mie goreng,” kritik saya.
Pengawasan ini penting bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk menjamin anggaran negara benar-benar digunakan demi kesehatan anak-anak.
Potensi Revolusi Sosial Bila Dilaksanakan Serius
Program MBG sejatinya bisa menjadi tonggak revolusi sosial: memutus rantai kemiskinan gizi, membuka lapangan kerja di sektor pertanian dan logistik lokal, serta mengenalkan anak-anak pada makanan sehat berbasis pangan lokal.
Namun, semua itu hanya akan terwujud jika pelaksanaan di lapangan dijalankan dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab.
Sebagai warga yang peduli, saya mengajak seluruh elemen—kepala daerah, pengurus yayasan penerima bantuan, pihak sekolah, hingga orang tua siswa—untuk aktif mengawal program ini bersama-sama. Karena MBG bukan hanya tentang memberi makan anak-anak kita, tetapi tentang mewujudkan keadilan sosial yang disajikan di atas piring makan mereka.
Editor : Dods
Baca Juga Pabrik Kue Koya di Desa Imbanagara Terbakar, Warga Sigap Lapor ke Damkar dan PLN
