Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Forum Wartawan Prianganan menyoroti keras pelaksanaan puluhan proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang diduga sarat permasalahan. Proyek-proyek tersebut dinilai dikerjakan secara asal jadi, kualitas bangunannya diragukan, serta mengalami keterlambatan penyelesaian hingga melewati tahun anggaran.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan RKB di SDN 1 Kadipaten yang dikerjakan oleh CV Nusa Pantai Selatan dengan nilai pagu paket sebesar Rp189.000.000. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, proyek RKB yang berkontrak pada pertengahan Desember 2025 tersebut hingga awal tahun 2026 masih belum rampung.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, proyek yang dibiayai dari anggaran negara seharusnya selesai sesuai dengan jadwal dan ketentuan tahun anggaran berjalan. Keterlambatan tersebut memunculkan dugaan adanya pemaksaan pekerjaan demi mengejar serapan anggaran tanpa mengindahkan kualitas hasil pembangunan.
Ketua Forum Wartawan Prianganan, Halim Saepudin, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menilai keterlambatan bukan sekadar persoalan administrasi, namun berpotensi berdampak serius terhadap mutu bangunan.
“Kami menduga kuat proyek-proyek ini dikerjakan secara asal-asalan dan memaksakan para pekerja di lapangan. Ini bukan hanya soal molornya waktu pekerjaan, tetapi juga menyangkut kualitas bangunan yang nantinya akan digunakan oleh anak-anak kita untuk belajar,” tegas Halim. Sabtu (03/01/2026).
Baca Juga Proyek RKB SDN 1 Kadipaten Disorot, Pengerjaan Diduga Asal Jadi dan Kontrak Molor hingga 2026
Lebih lanjut, Forum Wartawan Prianganan menilai proyek-proyek RKB tersebut berpotensi merugikan keuangan negara apabila terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan. Pihaknya pun menyatakan komitmen untuk terus mengawal proses pembangunan hingga tuntas.
“Jika ditemukan pelanggaran yang merugikan negara, kami tidak akan ragu melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH),” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi. Sejumlah pejabat, khususnya di bidang Sekolah Dasar, yang coba dikonfirmasi justru memilih bungkam. Sikap tersebut semakin memicu kecurigaan publik bahwa terdapat persoalan serius yang belum diungkap secara terbuka.
Permasalahan ini pun menjadi sorotan tajam berbagai elemen masyarakat, khususnya orang tua siswa dan pemerhati pendidikan. Mereka diharapkan turut mengawasi jalannya proyek-proyek pendidikan agar tidak terjadi penyimpangan. Pendidikan merupakan hak dasar anak bangsa yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.
Forum Wartawan Prianganan menegaskan akan terus menyuarakan kebenaran serta mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. “Jangan biarkan ruang kelas anak-anak kita dibangun dengan kualitas yang diragukan,” pungkasnya. (YD)
Baca Juga Viral Video Dugaan Intimidasi Warga di Desa Panggalih Cisewu, Keluarga Oknum Kades Jadi Sorotan
