Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali menuai kritik tajam. Menjelang pukul 14.00 WIB, Selasa (03/2/2026), Ketua Bidang HANKAM MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya, Dadi Abidarda, secara terbuka menyoroti kebijakan tersebut yang dinilainya berpotensi melenceng dari prinsip profesionalisme birokrasi.
Menurut Dadi, rotasi dan mutasi seharusnya dilakukan berdasarkan kinerja, kompetensi, dan rekam jejak pejabat, bukan didasari faktor suka atau tidak suka. Ia menilai, jika kebijakan tersebut tidak dijalankan secara objektif, maka dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik.
Dadi juga menyayangkan adanya keputusan pemerintah daerah yang justru mengambil pejabat dari luar daerah. Ia menilai langkah tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dianggap tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di internal birokrasi sendiri.
Baca Juga Bupati Ciamis Hadiri Rakornas di Bogor, Perkuat Sinergi Pusat–Daerah Menuju Indonesia Emas 2045
Lebih jauh, Dadi menyinggung adanya potensi dendam politik pasca kontestasi Pilkada yang dikhawatirkan ikut memengaruhi kebijakan rotasi dan mutasi tersebut.
“Rotasi dan mutasi jangan hanya dijadikan ajang formalistis belaka dalam menata birokrasi, apalagi sebagai sarana balas dendam politik. Justru harus menjadi langkah strategis untuk menempatkan birokrasi secara profesional, agar pemerintah ke depan lebih baik, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Dadi Abidarda.
Ia menegaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan instrumen penting dalam reformasi birokrasi, bukan sekadar rutinitas administratif. Oleh karena itu, Dadi meminta pemerintah daerah agar menjalankan kebijakan tersebut secara transparan, objektif, dan berorientasi pada prestasi, bukan pada kepentingan sesaat atau kepentingan politik tertentu.
Kritik ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa kepercayaan publik terhadap birokrasi sangat ditentukan oleh cara kebijakan strategis dijalankan secara adil dan profesional. (YD)
Baca Juga Dishub Ciamis Rencanakan Program Meterisasi PJU di Tahun 2026
