Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Aroma ketidakwajaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat. Sejumlah temuan di lapangan terkait pengelolaan dapur MBG memunculkan dugaan adanya persoalan serius, mulai dari kualitas bahan baku, standar pengolahan, hingga transparansi penggunaan anggaran.
Sorotan tajam kini datang dari Forum Wartawan Priangan (FORWAPI). Organisasi profesi jurnalis tersebut secara tegas mendesak agar dilakukan audit menyeluruh dan terbuka terhadap tata kelola program MBG, khususnya pada aspek distribusi dan pengelolaan dana. Selain itu masalah perizinan dapur dari mulai SLHS, IPAL hingga sertifikat bebas bakteri E-coli.
Ketua umu FORWAPI Halim Saepudin menyatakan, indikasi ketidaksesuaian antara anggaran yang digelontorkan dengan kualitas makanan yang diterima masyarakat menjadi pintu masuk penting untuk dilakukan pemeriksaan independen.
“Program ini menyangkut hajat hidup kelompok rentan. Jika ada pengurangan kualitas akibat dugaan penyimpangan anggaran, maka itu persoalan serius,” tegasnya. Selasa (24/02/2026).
Baca Juga Bupati Herdiat Salurkan Bantuan Rutilahu Rp. 40 Juta untuk Dua Warga Lakbok
Lanjut Halim, berdasarkan penelusuran di lapangan, sejumlah penerima manfaat mengeluhkan kondisi makanan yang dinilai tidak memenuhi standar gizi maupun kelayakan konsumsi. Ada pula temuan terkait proses pengolahan di dapur yang diduga tidak sepenuhnya mengikuti standar higienitas dan keamanan pangan, ungkapnya.
Program MBG sendiri digagas sebagai langkah strategis untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, ketika pelaksanaan di lapangan dinilai jauh dari harapan, publik pun mempertanyakan mekanisme pengawasan yang berjalan.
Halim juga menyampaikan, FORWAPI menegaskan bahwa audit transparansi anggaran harus melibatkan lembaga independen dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia bahan dan pengelola dapur juga dinilai mendesak untuk mencegah potensi kerugian negara maupun dampak kesehatan bagi penerima manfaat.
“Jika program ini dibiayai dari uang pajak rakyat, maka rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah dialokasikan. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban,” ujar Halim.
Dengan demikian, publik kini menunggu langkah konkret aparat pengawas internal maupun eksternal untuk memastikan program sosial tersebut berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. (AD)
Baca Juga Patroli Gabungan Siang Hari, Polres dan Satpol PP Ciamis Perketat Pengawasan Selama Ramadan
