Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Ciamis, analisaglobal.com — Harapan desa-desa di Jawa Barat terhadap bantuan provinsi (Banprov) 2025 tampaknya tinggal janji. Hingga akhir September, dana yang seharusnya menjadi penopang pembangunan desa belum juga cair. Hal ini memicu kritik pedas dari Kepala Desa Bendasari, Kecamatan Sadananya, Jalil Kurdiana.
Menurut Jalil, kondisi tersebut ibarat “jalan tol macet total”. Pembangunan infrastruktur desa ikut tersendat karena Banprov adalah salah satu tumpuan utama, selain dana desa. Sayangnya, dana desa pun kini dianggap lebih mirip “dana titipan” lantaran sudah dijejali berbagai program pusat.
“Kalau boleh jujur, dana desa sekarang bukan lagi untuk desa, tapi untuk memenuhi titipan berbagai program kementerian. Akhirnya ruang gerak kami untuk membangun jadi sangat terbatas,” ujarnya dengan nada kesal.
Sebagai contoh, tahun ini Desa Bendasari hanya bisa menggarap jalan usaha tani di Dusun Neglasari sepanjang hampir 500 meter dengan anggaran Rp240 juta, serta peningkatan jalan di Dusun Cikaronjo sekitar 337 meter dari dana tahap kedua. Sementara Dusun Cirehab dan wilayah lain harus gigit jari, menunggu kucuran Banprov yang tak kunjung datang.
“Kami berharap Banprov bisa menutup kekurangan. Tapi nyatanya, sampai sekarang nihil. Padahal nilainya hanya Rp130 juta per desa, dengan Rp98 juta di antaranya untuk pembangunan fisik. Angka kecil bagi provinsi, tapi besar bagi desa,” tegas Jalil.
Baca Juga Penemuan Warga Meninggal di Kontrakan, Polsek Ciamis Bergerak Cepat
Jalil pun membandingkan kondisi sekarang dengan masa kepemimpinan Gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil. “Zaman Kang Emil, pencairan paling lambat sudah turun di April atau Mei. Sekarang sudah hampir Oktober, yang ada malah surat edaran kalau pencairan ditinjau ulang. Kalau memang ada desa yang bermasalah, cukup ditangguhkan desanya. Jangan ribuan desa lain ikut kena imbas. Itu jelas tidak adil,” katanya.
Kepala Desa Bendasari juga mengeluhkan beban lain: ketiadaan PADes yang memadai serta kewajiban menyisihkan dana untuk program Kopdes Merah Putih. Padahal, kebutuhan peningkatan jalan di desanya masih lebih dari dua kilometer.
“Kami sedang menyusun RKP 2026, tapi kalau Banprov tidak segera cair, pembangunan jelas mandek. Ironisnya, slogannya ‘desa diurus, kota ditata’. Kenyataannya, di desa belum terasa diurus, malah makin ditekan,” sindir Jalil.
Meski kecewa, Jalil masih menyimpan secercah harapan agar pemerintah provinsi segera merealisasikan pencairan. Ia menegaskan Banprov adalah satu-satunya bantuan yang paling nyata dirasakan manfaatnya oleh desa.
“Kalau dibiarkan berlarut-larut, masyarakat pasti kecewa. Saya pribadi malu, dulu ikut mengkampanyekan calon gubernur, tapi sekarang kebijakannya justru membuat desa-desa tertekan. Semoga ada kejelasan segera, karena masyarakat benar-benar menunggu,” pungkasnya. (Dods)
Baca Juga Puluhan Siswa SMPN 4 Pamarican Diduga Keracunan Usai Santap Makan Bergizi Gratis (MBG)
