Banyaknya Dugaan Potongan Dalam Penyaluran Program BLT BBM dan BPNT

Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Sebagaimana Tupoksinya selaku sosial kontrol, ormas Gibas kabupaten Tasikmalaya geruduk kantor DPRD kabupaten Tasikmalaya untuk mempertanyakan program-program dan peraturan pemerintah.

Menurut Waris selaku ketua Ormas GIBAS kabupaten tasikmalaya menjelaskan kalau kedatangannya ke kantor DPRD untuk menuntut atau meminta pertanggung jawaban kepada pihak Dinsos, Timkorkab, serta komisi V mengenai pengawasan terhadap program BLT BBM dan BPNT yang mana dalam pelaksanaan penyalurannya banyak dugaan pemotongan yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan juga banyak yang tidak tepat sasaran.

Ormas Gibas Geruduk Kantor DPRD

“Kami (GIBAS) datang kesini untuk menuntut dan meminta pertanggung jawaban kepada para pemangku kebijakan terkait aturan program BLT dan juga BPNT yang mana di beberapa daerah masih banyak terjadi potongan-potongan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga masih banyaknya penerima yang tidak tepat sasaran”. Ungkap Waris. Jumat (07/10/22).

Sementara menurut Usep selaku perwakilan dari ormas Gibas mengungkapkan kalau dirinya sangat mengapresiasi pemerintah yang sudah melakukan upaya dan penegakan aturan-aturan khususnya program sosial melalui bantuan sosial.

Baca Juga https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_bahasa_Indonesia

“Serta mengawal perjalanan program BPNT ke sembako dari mulai 110 ribu hingga 200 ribu rupiah, dan pemerintah membagikan sembako tersebut untuk memperbaiki gizi masyarakat. Kucuran dana sudah di gelontorkan dan mekanisme kali ini teknis pembagian sembako melalui E-Warung ,BRI, dan kantor pos ,dan ada beberapa mekanisme ada yang tunai dan ada yang non tunai.” Ungkapnya.

Usep juga memandang kalau dalam pelaksanaan bansos BPNT di kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin bapak Sekda selaku timkorkab belum serius dalam menghadapi Himbara dan tidak sigap dalam menyikapi problem di lapangan. Ujarnya.

“Salah satu contoh, di dalam Pedum sudah tertuang semua aturan dan mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu akan tetapi kenapa pemerintah tidak serius menindaklanjuti pedum tersebut. Bentuk indikasi kecurangan atau banyaknya temuan oleh masyarakat terkait kecurangan. Dalam penyaluran bansos melalui PT. POS ataupun HiMBARA itu tujuannya sama untuk sembako akan tetapi sangat disayangkan dalam mekanisme sangat berbeda.” Pungkasnya. (Edwin)

Baca Juga LSM GMBI DPD Ciamis Lakukan Audiensi Ke Kejari Ciamis, Pertanyakan Dugaan Korupsi PT. RONA