Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Ciamis, analisaglobal.com – Dugaan Kebijakan target penghimpunan infak sebesar Rp10 juta per desa setiap bulan yang dikaitkan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis mulai menjadi perhatian publik, seperti hal nya Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) menyoroti hal tersebut.
Target tersebut memunculkan pertanyaan serius, dari mana angka Rp10 juta per desa per bulan ditetapkan, bagaimana mekanisme penghimpunannya, serta apakah target tersebut telah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di masing-masing desa?
Ketua Umum FORWAPI Halim Saepudin menilai, jika dihitung secara tahunan, target Rp10 juta per desa berarti mencapai Rp. 120 juta per desa dalam satu tahun. Dengan jumlah desa yang cukup banyak di Kabupaten Ciamis, nilai penghimpunan yang ditargetkan tentu bukan angka kecil, katanya. Kamis (13/08/2026).
“Oleh karena itu, persoalan ini tidak cukup hanya dilihat dari sisi besarnya nominal, yang jauh lebih penting adalah transparansi dasar penetapan target, sifat penghimpunan, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban dana yang berhasil dikumpulkan, terutama dasar hukumnya,” ujarnya.
Masyarakat berhak mengetahui apakah angka Rp. 10 juta tersebut merupakan target internal BAZNAS, hasil kesepakatan dengan pemerintah desa, atau terdapat ketentuan tertentu yang menjadi dasar penetapannya. Pertanyaan lainnya, apakah target tersebut bersifat sukarela atau dalam praktiknya dapat dipersepsikan sebagai kewajiban bagi pemerintah desa maupun masyarakat, ungkapnya.
Baca Juga Realisasi APBD Semester I 2026 Pangandaran Capai Rp 604,55 Miliar, Belanja Rp 522,22 Miliar
“Hal ini penting ditegaskan. Sebab, infak pada prinsipnya merupakan pemberian secara sukarela, sehingga jangan sampai target penghimpunan justru menimbulkan tekanan kepada masyarakat, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, maupun pihak lain yang menjadi sasaran penghimpunan,” tegasnya.
Di sisi lain, Sekjen FORWAPI Ade Global menilai, pemerintah desa juga memiliki keterbatasan dalam mengelola anggaran. Dana Desa maupun sumber keuangan desa memiliki aturan penggunaan yang jelas. Karena itu, apabila terdapat target penghimpunan infak melalui lingkungan pemerintahan desa, mekanismenya harus benar-benar terang agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
Menurut Ade Global, Dalam hal ini, publik juga layak mendapatkan informasi mengenai berapa dana yang berhasil dihimpun, dari siapa dana tersebut berasal, ke mana disalurkan, siapa penerima manfaatnya, dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat miskin serta kelompok yang membutuhkan, katanya.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui angka target penghimpulannya, tetapi tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hasil dan pemanfaatannya,” jelasnya.
BAZNAS sebagai lembaga yang dipercaya mengelola dana zakat, infak, dan sedekah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik. Semakin besar dana yang dihimpun, semakin besar pula tuntutan terhadap keterbukaan dan akuntabilitas.
Karena itu, BAZNAS Ciamis perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan target Rp10 juta per desa per bulan tersebut. Jika memang target itu hanya bersifat imbauan atau target penghimpunan, statusnya perlu dijelaskan secara tegas agar tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat, jangan sampai hal ini menjadi pertanyaan publik adalah apakah target tersebut disusun berdasarkan kajian yang realistis, tidak membebani masyarakat, dilakukan secara sukarela, serta diikuti dengan sistem pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Infak seharusnya tumbuh dari kesadaran dan keikhlasan. Jangan sampai semangat menghimpun dana justru melahirkan kesan adanya kewajiban yang harus dipenuhi desa setiap bulan, kami dari FORWAPI menunggu penjelasan BAZNAS Ciamis secara terbuka: apa dasar target tersebut, bagaimana mekanismenya, dan sejauh mana masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana yang dihimpun,” pungkasnya. (Red)
Baca Juga Dandim 0613/Ciamis Suntik Semangat Calon Paskibraka Jelang Pengukuhan HUT ke-81 RI
