Ciamis Dapat Dua SPPG Milik BGN, Dibangun 100 Persen dari APBN

Kabupaten Ciamis, analisaglobal.com — Koordinator Wilayah SPPG Ciamis, Eggy Armand, menjelaskan wacana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Ciamis yang akan dibangun di atas lahan milik Pemerintah Daerah.

Menurut Eggy, BGN sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Kemendagri menyampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota agar menyiapkan lahan berupa tanah milik pemda untuk pembangunan SPPG BGN dengan status pinjam pakai.

“SPPG BGN ini dibangun di atas tanah pemda dengan status pinjam pakai lahan, sementara proses pembangunannya 100 persen dibiayai oleh APBN,” ujar Eggy. Jum’at, (23/1/2026).

Setiap kabupaten/kota pada dasarnya mendapatkan alokasi hingga tiga SPPG, namun jumlah tersebut disesuaikan dengan ketersediaan lahan di daerah masing-masing. Untuk Kabupaten Ciamis sendiri, pada tahun 2025 mendapatkan jatah dua SPPG.

Baca Juga Pembinaan Berkelanjutan, Kelompok Pemuda Tani Sanding Mantapkan Budidaya Jamur Tiram

“Di Ciamis ada dua SPPG yang akan dibangun, masing-masing berlokasi di Kelurahan Linggasari dan Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis. Keduanya sepenuhnya didanai oleh APBN, sementara Pemda hanya menyediakan lahan,” jelasnya.

Egy menambahkan, terkait penerima manfaat akan diatur sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku di BGN. Saat ini, Kecamatan Ciamis telah memiliki 16 SPPG yang sudah operasional dan melayani 100 persen penerima manfaat, mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, siswa hingga guru.

“Nanti ketika SPPG BGN di Linggasari dan Benteng sudah selesai dan mulai operasional, maka pembagian penerima manfaat akan disesuaikan kembali. Akan dilakukan pemerataan berdasarkan kapasitas dapur dan radius terdekat,” katanya.

Dengan adanya dua SPPG BGN tersebut, distribusi penerima manfaat di Kecamatan Ciamis tidak lagi terpusat, melainkan dibagi agar lebih merata dan efisien dari sisi jarak sekolah maupun wilayah pelayanan.

Lebih lanjut, Eggy menyebutkan bahwa SPPG BGN ini akan menjadi percontohan, baik dari sisi spesifikasi bangunan maupun peralatan dapur yang disiapkan langsung oleh BGN dengan standar tinggi.

“Terkait status dapurnya, sampai hari ini juknisnya memang belum keluar. Namun statusnya adalah dapur BGN dengan lahan pinjam pakai milik pemda,” ujarnya.

Saat ini, secara nasional terdapat tiga jenis dapur SPPG, yakni dapur BGN, dapur instansi (seperti TNI, Polri, dan kementerian), serta dapur mandiri. Dapur mandiri masih menjadi yang paling banyak beroperasi, sementara dapur BGN sendiri belum ada di Indonesia dan Ciamis menjadi salah satu daerah percontohan.

Ke depan, BGN juga berencana melakukan grading atau akreditasi dapur SPPG yang dibagi ke dalam Grade A, B, dan C. Penilaian ini akan mempengaruhi besaran insentif yang diterima mitra.

“Kalau sekarang insentif masih diratakan, ke depan akan disesuaikan dengan grade. Tahun 2025 ini BGN memberi kesempatan kepada mitra untuk meningkatkan kualitas SPPG agar bisa naik grade,” pungkas Eggy. (Dods)

Baca Juga Diduga Langgar Moral, Dua Perangkat Desa Bungur Raya Resmi Dicopot Usai Aksi Damai Warga