Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Selamat pagi /siang/sore/malam pembaca setia analisaglobal.com, semoga semua pembaca dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, dan bersemangat dalam beraktifitas serta sehat selalu.
Jangan lupa ya tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena Pandemi Covid-19 belum berakhir. Berikut kami sajikan berita terpopuler di analisaglobal.com
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com,- Di saat pandemi covid-19 sekarang ini di Kabupaten Tasikmalaya dan gejolak politik yang tidak stabil, harusnya Pemkab Tasikmalaya lebih memprioritaskan program tepat sasaran untuk masyarakat dalam pemulihan ekonomi.
Menurut Dadan Jaenudin sebagai ketua Brigez DPW Kabupaten Tasikmalaya menuturkan, warga Kabupaten Tasikmalaya pada saat ini sangat membutuhkan prioritas pemberdayaan ekonomi yang benar-benar tepat sasaran, bukan hanya bantuan uang tunai yang hanya habis dalam waktu yang cepat dan singkat, tapi berikanlah Masyarakat pemberdayaan ekonomi yang benar-benar sampai kepada masyarakat dan itu bisa mencukupi kebutuhan ekonominya dalam waktu yang panjang. pemberdayaan ekonomi usaha berkepanjangan untuk ekonomi masyarakat itu sendiri. tuturnya. Jumat (05/02/21)
“Jangan sampai program pemerintah tentang pemberdayaan ekonomi ini hanya dirasakan segelintir orang dan golongan, apalagi dalam waktu ini semua masyarakat umum tau masih ada sengketa dalam pemilihan bupati. Yang saya pribadi harapkan pembangunan di kabupaten Tasikmalaya harus benar-benar tepat sasaran terhadap masyarakat. ungkap Dadan.
Dadan Jaenudin juga berharap jangan hanya infrastruktur saja tetapi ekonomi masyarakat itu jauh lebih penting dari pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya kurang tepat untuk masyarakat itu sendiri. Karena dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bertanggung jawab atas kehidupan masyarakatnya terlebih dalam pemulihan ekonomi di era covid-19. harapnya.
“Kebijakan Prioritas pemberdayaan ekonomi dalam sengketa politik kabupaten tasikmalaya. jadi pembangunan ekonomi itu selaras dengan UU bukan tentang kebijakan yang di prioritaskan dalam kepentingan politik suatu golongan”.***Day
