Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Jakarta, analisaglobal.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluapkan kemarahan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7). Bahlil menegur keras jajaran internal kementeriannya serta Direktur Utama PLN setelah mendapati data jumlah desa yang belum teraliri listrik berbeda jauh.
Dalam pemaparannya, Bahlil menyebut berdasarkan data internal Kementerian ESDM, terdapat sekitar 5.600 desa di Indonesia yang belum menikmati akses listrik. Namun, saat rapat berlangsung, ia mendapat informasi terbaru dari PLN bahwa jumlah desa tanpa listrik justru mencapai 10.000 desa.
“Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya. Oh 10 ribu? Ini tambah, 10 ribu,” ujar Bahlil, tak menyembunyikan keterkejutannya.
Pernyataan itu kemudian diikuti nada tinggi. Ia mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas ketidakakuratan data, seraya memperingatkan pejabat terkait untuk segera menemui dirinya usai rapat.
“Ini nggak tahu Dirjen saya yang nggak benar atau Dirut PLN-nya yang nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau?” semprot Bahlil dengan nada geram.
Baca Juga Revitalisasi Kebun PKK, Kader Dasawisma Desa Pamoyanan Gandeng Mahasiswa KKN UNSIL
Menurut Bahlil, ketidaksesuaian data ini adalah masalah serius karena menyangkut program prioritas pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi. Pemerintah, kata dia, tengah memetakan wilayah prioritas penyambungan listrik desa-desa, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu solusi yang tengah dikaji, lanjut Bahlil, adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan PLN.
“Kita harus pastikan tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kegelapan di tengah kemajuan Indonesia. Ini janji pemerintah,” tegasnya.
Rapat kerja itu juga diwarnai desakan dari sejumlah anggota dewan agar pemerintah mempercepat elektrifikasi desa dan segera memperbaiki sistem pendataan yang dinilai masih tumpang tindih.
Sumber: Detik & Kompas
Baca Juga Hindari Gangguan Pohon, PLN Singaparna Gelar ROW dan Perbaikan Tanah di Sekitar Tiang
