Diduga Singgung BPD dan Kades Saat Demo Di Gedung Sate, Salah Satu Orator Aksi Dari PPDI Meminta Maaf

Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Buntut dari aksi demo PPDI beberapa waktu lalu yang digelar digedung sate Bandung menuai kecaman dari lembaga BPD maupun APDESI, pasalnya dalam aksi demo tersebut saat orasi yang dilakukan oleh peserta aksi terkesan mendiskreditkan lembaga BPD dan kepala desa. Dimana orasinya yang sempat beredar di media sosial dan sempat menjadi gunjingan para Anggota yang tergabung di persatuan anggota badan permusyawaratan Desa seluruh indonesia( PABPDSI) juga para kepala Desa.

PABPDSI kabupaten Tasikmalaya pun menanggapi hal tersebut dengan bereaksi melayangkan Keberatan atas orasi yang dilontarkan oleh salah seorang orator tersebut, melalui anggotanya, PABPDSI berhasil mengindentivikasi sosok sang orator tersebut yang diduga adalah ketua PPDI kecamatan Cipatujah.

Orator tersebut juga diduga selaku kasi perencanaan di salah satu desa kecamtan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Saat anggota PABPDSI kabupaten Tasikmalaya mencoba mengklarifikasi kepada yang bersangkutan, akan tetapi yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat. Namun tidak lama, dan beberapa jam kemudian sang orator mengirimkan pesan melalui voice note yang isinya permintaan maaf atas ucapanya saat orasi di gedung sate.

“Yidak ada maksud untuk melecehkan lembaga lain ataupun merasa iri terhadap BPD, untuk itu saya secara pribadi dan lembaga PPDI mohon maaf dan akan segera melayangkan surat resmi permohonan maaf kepada PABPDSI.” itulah sebagian isi dari voice note dari yang bersangkutan. Jumat (10/12/21)

Sementara dari pihak PABPDSI sendiri menanggapi voice note tersebut, menurutnya akan tetap menunggu itikad baik dari yang bersangkutan.

Dilain pihak para kepala desa sangat menyesalkan atas kejadian tersebut seperti yang di utarakan oleh Ade Supyan Kepala Desa Salebu, “Kami sangat menyesalkan dan menyayangkan aksi demo yang eksesnya harus ada kejadian seperti ini, bukankah BPD, APDESI dan PPDI merupakan tiga kekuatan dalam membangun Desa ? lalu siapa yang mengeluarkan SK perangkat ? itu adalah kepala Desa atas persetujuan BPD. Ungkap Ade supyan.***Yedi