Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Ke tidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Perhelatan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tambah marak. Seperti hal nya ada 2 orang ASN yang merupakan pejabat dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya kedapatan berpihak mendukung Paslon Nomor urut 3 yang merupakan Calon Bupati Incumbent.
Dua (2) orang ASN itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan Kepala Bidang (Kabid), Kali ini ketidaknetralan mereka sebagai ASN dilaporkan ke Bawaslu oleh Nandang Nur Fajar Warga Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
Di laporkan oleh Pelapor Nandang Nur Fajar pada hari ini Jumat, 15 November 2024. Laporan ini adalah bentuk keinginan masyarakat dalam mewujudkan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya berjalan jujur dan adil yang bebas dari kecurangan dan keterlibatan dari ASN jelas-jelas secara hukum telah dilarang untuk berpihak dan atau menunjukan keberpihakannya pada salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.
Kuasa hukum Pelapor yang juga tim hukum Paslon Nomor urut 1 Iwan Saputra-Dede Muksit, Topan Prabowo saat diwawancarai usai melakukan pendampingan kepada pelapor mengatakan bahwa laporan ini adalah keseriusan masyarakat yang ingin daerahnya bisa menghasilkan pemimpin yang dilahirkan dari proses pemilihan yang jujur dan adil.
“Ini bagian dari proses untuk melahirkan pemimpin yang lahir dari proses pemilihan yang berjalan jujur dan adil,jadi jika ada proses yang dilakukan dengan adanya pelanggaran maka bisa digunakan instrumen hukum untuk melaporkan pelakunya. “Contohnya saat ini 2 orang ASN dan istri Calon Bupati Ade Sugianto kita laporkan ke Bawaslu untuk diproses sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Topan menambahkan bahwa perbuatan mereka diduga sebagai perbuatan ketidaknetralan mereka sebagai ASN yang sudah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016. Perbuatan mereka itu bisa diancam pidana dan sanksi disiplin dengan pemecatan.
“Perbuatan mereka fatal,yang bisa berakibat pada sanksi pidana dan saksi disiplin sebagai ASN karena hukum telah melarang mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis dan dukung mendukung dalam pilkada Kabupaten Tasikmalaya,” tambahnya.
Sementara Daddy Hartadi, Kordinator Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1 saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya membenarkan laporan itu diberikan bantuan hukum oleh pihaknya, sebagai upaya untuk mengajak keberanian masyarakat melapor jika mendapati kecurangan, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam payung hukum penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah.
“Kita ajak masyarakat agar punya keberanian melaporkan kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang terjadi yang diketahuinya.Maka kita berikan bantuan hukumnya untuk kita dampingi jika mau melapor,” terangnya.
Selain itu kata Daddy, laporan-laporan itu dilengkapi dengan alat-alat bukti yang cukup, sebagai uji nyali bagi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk menindaklanjutinya secara objektif. Karena Bawaslu bersama Gakkumdu memiliki kewenangan untuk menindak terhadap laporan yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
“Ini uji nyali bagi Bawaslu, bisakah menempatkan lembaganya seobjektif mungkin karena melekat kewenangannya sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, baik penindakan yang dilakukan melalui adanya temuan oleh Bawaslu sendiri maupun adanya laporan”, tandasnya.
Menurut Dadan Jaenudin selaku masyarakat, berharap, dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi saat ini, bawaslu jangan sampai buta mata dalam penindakan, karena menurut saya, “pemimpin yang dihasilkan dari RAHIM DEMOKRASI YANG CURANG tidak mungkin menjadi pemimpin yang benar Untuk rakyat nya,” ujar Dadan.
Tak sampai di situ awak media pun meminta tanggapan nya ke pihak Bawaslu terkait adanya pelaporan melalui staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yaitu Rizki, dirinya mengatakan, Laporan ini akan kami tindak lanjuti dengan kajian awal jadi proses kajian awal itulah nanti pelaporan yang di sampaikan terkait bukti-bukti uraian kejadian itu apakah memenuhi syarat formil ataupun materil dari laporan dugaan pelanggaran itu, jadi untuk hal pelaporan pihak kami (Bawaslu) belum bisa menilai apakah itu memenuhi unsur materil atau formil tanpa di lakukan kajian awal oleh pimpinan, ungkapnya.
Saat di singgung mengenai pelaporan sudah yang beberapa kali ke pihak Bawaslu, namun pihak Bawaslu mengatakan, untuk dugaan pelaporan sejauh ini di masa kampanye baru dua yang kami terima, kebetulan dari Paslon no urut 03, imbuhnya.
Lebih lanjut, Menurutnya, selama pelaporan itu selalu ada tindakan seperti kami melakukan kajian awal itu sebatas menentukan apakah terpenuhi, jadi sekarang kami tidak bisa memberikan steatmen apakah ini memenuhi unsur atau tidak, yang jelas laporan yang kami terima dalam hal bentuk apapun ke kami di terima itu melalui mekanisme kajian segala macam untuk lebih lanjutnya kami serahkan ke pimpinan, pungkas Rizki. (Johan Julian)
Baca Juga Bapenda Jabar Gelar Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Desa Karangmulya
