Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Belanja APBN dan APBD atau Efisiensi Anggaran Tahun 2025 berdampak pada pemangkasan anggaran di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama.
Kebijakan ini memicu keresahan di kalangan kepala sekolah dan guru madrasah swasta di Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Komunitas Kepala Madrasah (KKM) Sodong Hilir, Misbahul Munir, S.Pd.I, M.Si., yang juga Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ci Huni Leuwi Dulang, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran, khususnya terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami sangat khawatir jika Dana BOS dipangkas 50%, karena gaji guru honorer non-sertifikasi bergantung pada dana tersebut. Ini dilema besar bagi kami. Apakah mereka harus berhenti mengajar?” ungkap Misbah dalam wawancara melalui telepon. Sabtu (15/02/2025).

Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik, terutama di sekolah swasta berbasis madrasah.
Baca Juga Obwis Leuwi Pamipiran Sadananya Suguhkan Panorama Alam Pegunungan
Hal senada diungkapkan Ulumudin, S.Pd.I, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kadupandak, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, efisiensi anggaran ini bisa berdampak serius pada sekolah swasta jika terjadi pemotongan dana.
“Kami harus mencari cara untuk mengalokasikan Dana BOS seefektif mungkin, terutama untuk gaji guru honorer. Jika benar terkena dampak, kami bahkan bisa melakukan aksi menuntut kebijakan yang lebih adil dari pemerintah,” tegas Ulumudin.
Sementara itu, H. Daman menambahkan bahwa hingga saat ini Dana BOS untuk madrasah belum cair, yang semakin menambah beban para kepala sekolah.
“Kemungkinan baru cair pada bulan Maret. Untuk sementara, kami harus mencari dana tambahan demi memenuhi hak para guru honorer,” ujarnya.
Situasi ini mencerminkan tantangan besar bagi madrasah swasta dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, dengan harapan pemerintah dapat memberikan solusi yang tidak merugikan dunia pendidikan. (Yos Muhyar)
Baca Juga Aksi Bersih-Bersih Sungai Cikidang: Upaya Bersuci dan Peduli Lingkungan
Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang