Bandung, analisaglobal.com — Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat diwarnai ketegangan setelah Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Aksi itu dilakukan pada Jumat (16/5/2025), menyusul ucapan Dedi yang dinilai melecehkan peran legislatif.
Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei lalu. Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa rapat bersama DPRD Jawa Barat tidak lagi diperlukan. Pernyataan ini dianggap Fraksi PDIP sebagai bentuk penghinaan terhadap fungsi DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah daerah.
“Kami merasa bahwa pernyataan Gubernur mencederai marwah lembaga DPRD dan tidak mencerminkan semangat kemitraan serta prinsip demokrasi,” ujar Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP, sebelum meninggalkan ruang sidang.
Baca Juga Penyerahan SK Definitif, DPC FORWAPI Kota Banjar Resmi Dikukuhkan
Memo Hermawan, anggota fraksi lainnya, menegaskan bahwa PDIP akan mengajukan hak interpelasi guna meminta klarifikasi resmi dari Gubernur.
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa sikap politik dari setiap fraksi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Ia menganggap walk out itu sebagai bentuk ekspresi politik yang sah.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menyayangkan kejadian tersebut dan menduga adanya miskomunikasi antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap ketegangan dapat segera mereda demi kelangsungan pembangunan dan kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi terkait permintaan klarifikasi yang dilayangkan Fraksi PDIP. (Red)
sumber : update nusantara
Baca Juga SPAM Pipanisasi Tak Hanya Tingkatkan Akses Air Bersih, tapi Juga Potensi PAD Desa Cidolog
Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang