PAN ASIA HASH 2022 Pangandaran

Pangandaran, analisaglobal.com – PAN ASIA HASH merupakan event lari komunitas hasher hanya untuk mencari kesenangan dan saling bersosialisasi antar komunitas hasher atau pelari lintas alam. Event lari yang dilakukan para hasher berbeda dengan lomba lari pada biasanya. Hasher ini harus melintas alam, perbukitan, hutan ataupun area pantai.

Walaupun pagelaran tersebut sudah selesai, sisakan residu bagi warga masyarakat Kabupaten Pangandaran, terlebih di jagat maya sosial media (Facebook) dari salah seorang warga Kabupaten Pangandaran Ahmad Irfan Alawi, yang postingnya dibanjiri berbagai macam komentar yang rata – rata kecewa dengan acara PAN ASIA HASH Pangandaran 2022.

Sisakan Residu

Berbagai macam ajakan, kritikan, masukan yang ditujukan ke MUI dan DPRD Kabupaten Pangandaran, mempertanyakan esensi dari kegiatan tersebut dengan tidak memperhatikan adat istiadat budaya lokal setempat yang notabenenya Pangandaran masih mayoritas masyarakat muslim.

Baca Juga https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_bahasa_Indonesia

Terlihat dalam komentar postingan netizen yang mengunggah foto sponsor dari minuman bermerk yang beralkohol.

Ada juga yang berkomentar tentang anggaran yang digelontorkan APBD sebesar 2 Miliar, jika dipergunakan untuk program bedah rumah lebih bermanfaat.

Sementara dari Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Pangandaran melalui surat pernyataan sikap yang menyatakan  mengganggap acara tersebut telah melecehkan bulan dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu 12 Rabiul Awal 1444 H, bahkan beberapa Ulama merasa tidak pernah diajak komunikasi sebelumnya.

FPP memandang tidak elok dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran karena telah menfasilitasi pesta miras, kampanye LGBT, tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi.

Dalam surat pernyataan sikap FPP yang ditanda tangani oleh Ketua FPP, KH. Ma’ruf Zarkasih dan Sekretaris Muhlis Nawawi, tertanggal 09 Oktober 2022 tersebut meminta beberapa hal sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, diantaranya :

1. Meminta kejelasan mengenai tujuan hingga feed back penyelenggaraan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah sekaligus transparansi anggaran pelaksanaan PAH 2022 yang dikeluarkan oleh APBD.

2. Meminta kejelasan capain program pendidikan karakter sebagai benteng masyarakat dari pengaruh budaya asing yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah secara transparan.

3. Meminta kejelasan regulasi minuman keras (Miras) yang hingga saat ini belum juga disahkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, padahal sudah dibahas sejak beberapa tahun lalu. (Dit)

Baca Juga Belum Ditemukan, Tim SAR Gabungan Terus Lakukan Pencarian Korban Hanyut di Sungai Cibuyut