Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi salah satu OPD pantauan media masa, LSM serta Ormas adalah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, dimana banyak program yang diduga atau disinyalir carut marut.

Menurut Yan Daya Permana selaku ketua DPC PJID (Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi) Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan, Pada tahun anggaran 2015 dan 2016 OPD tersebut mempunyai program untuk budi daya ubi jalar sebesar Rp.477.590.000,- yang berlokasi di Padakembang dan Tanjungjaya juga di Desa Cikondang Kecamatan Cineam sebesar Rp. 580.105.000,-. Ungkapnya. Senin (19/07/2021).

“Tidak hanya itu saja, ada juga di Bojongasih dan Karangnunggal dengan anggaran Rp.468.700.000, kemudian di Kecamatan Karangjaya dan Cineam sebesar Rp.684.000.000.” Jelas Yan Daya Permana

Lanjut Yan Daya Permana menerangkan, dimana pemerintah saat itu mengharapkan terjadinya diversifikasi konsumsi, berkembangnya industri pengolahan dan industri pakan ternak. Namun dalam pelaksanaannya jauh dari apa yang diharapkan, mulai bibit yang tidak bersertifikasi, pupuk yang disinyalir palsu serta volume luas yang fiktif, bahkan terkait permasalahan umbi porang pun entah kemana juntrungannya. terangya

“Semua ini terungkap dari hasil investigasi dan pengakuan masyarakat bahwa bibit yang diterima tidak standar tanam, dan pupuk yang diduga palsu yang kemudian menuai pihak Aparatur Penegak Hukum menyelidiki kasus tersebut, namun kasusnya sendiri hanyut entah kemana.” Katanya

Ditempat yang sama ketua Umum DPP BAKI (Badan Anti Korupsi Indonesia) Uge Theo Saputra menuturkan, selain kasus dugaan carut marutnya program di OPD tersebut adalah program budidaya pisang yang nilai anggarannya fantastis, yaitu sebesar Rp.5 Milyar, dimana hasil investigasi team bahwa bibit yang disalurkan hanya 53.000 bibit, sebagaimana pesanan CV GP milik H.T asal Karangnnunggal dan H.A asal sodonghilir terhadap MS sebagai penyedia bibit dengan harga Rp. 3.100. Program budidaya pisang sendiri diterima oleh 5 ( lima kelompok tani ) yang tersebar di lima desa , yaitu Desa Cikawungading, Desa Nagrog, Desa Ciheras, Desa Ciandum, dan Desa Cihurip Kecamatan Cipatujah. tuturnya

“Dengan adanya hal tersebut, kuat dugaan program tersebut carut marut juga, kita hitung saja 53.000 bibit kali Rp.3100,- berapa ? tambah ongkos angkut atau biaya umum lainnya itu tidak akan mencapai Rp. 5 Milyar.” tegas Uge Theo Saputra

Lanjut Uge Theo Saputra, Kami berharap ada transparansi dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan carut marutnya program di OPD tersebut, sebab menurut pengamatan kami selama ini apa yang menjadi program untuk masyarakat sangat jauh realisasinya bagaikan tanah ke langit, tidak ada yang terasa secara signifikan dirasakan oleh masyarakat umum, hanya kelompok tertentu, dari tahun anggaran 2015 sampai sekarang sudah puluhan milyar, bahkan ratusan milyar seperti budidaya ubi jalar, budidaya ubi kayu, budi daya unggas, ternak baik Kambing maupun Sapi. Katanya

“Apakah ada kenaikan produksi yang signifikan yang berasal dari kelompok masyarakat kecil ? yang ada hanya mereka yang punya kekuasaan, baik eksekutif maupun mereka yang berada di ranah legislatif yang seharusnya mampu menjembatani masyarakat kecil agar lebih maju, sejahtera, bukan hanya jadi penonton saja,” tambah Uge Theo Saputra

Yan Daya Permana juga mengatakan, saat team PJI-D melakukan konfirmasi kepada Kabid Perkebunan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan melalui sambungan selulernya, Nanang hanya menyatakan bahwa permasalahan itu sudah selesai di lingkungan internal. Katanya

“Namun demikian, saat team PJI-D mengkonfirmasi ke Inspektorat kabupaten Tasikmalaya dan diterima oleh IRBAN I, Azis, SH, hanya memberikan jawaban pendek juga, “nanti dikordinasikan dulu, kami belum terima laporan hal tersebut.” Ujarnya singkat.

“Saya pikir untuk membenahi OPD tersebut bukan hanya sanksi administrasi, sebab sudah banyak yang patut diduga hanya jadi bancakan kelompok tertentu dalam hal ini demi tegaknya supremasi hukum, kami meminta pihak Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa OPD tersebut, apalagi menurut sumber sudah ada yang dilaporkan salah satu LSM di Kabupaten Tasikmalaya terkait program budidaya unggas yang berlokasi di salah satu Kecamatan di daerah utara Kabupaten Tasikmalaya, serta disinyalir hanya dinikmati istri muda orang penting di Kabupaten Tasikmalaya.” Pungkas Yan Daya Permana dan Uge Theo Saputra.***UWA

Leave a Reply