Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) menyoroti pelaksanaan program UPLAND di 10 desa di wilayah Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, yang dinilai minim koordinasi dan komunikasi antara Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Muspika, serta pemerintah desa setempat.
Menurut Sekjen FORWAPI Ade Global mengatakan, lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan tersebut berpotensi membuat program tidak tepat sasaran. Padahal, program UPLAND yang digagas pemerintah pusat itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di wilayah dataran tinggi, katanya. Kamis (15/03/2025).
“Kami melihat adanya kesenjangan komunikasi antara pelaksana teknis dan pihak pemerintah di tingkat kecamatan dan desa. Jika tidak segera dibenahi, dikhawatirkan program ini justru menjadi ladang penyimpangan dan membuka ruang bagi potensi korupsi,” ujarnya.
Ade juga menambahkan, kenapa hal ini rawan, dimana saat dikonfirmasi langsung ke pihak BPP kecamatan Cisayong bersama rekan anggota lainnya menyampaikan bahwa untuk program UPLAND ini masuknya anggaran pinjaman dan harus dikembalikan sehingga harus jelas ouput dan outcome nya.
“Adapun terkait teknis pekerjaan berapa volume yang harus dikerjakan dari pagu anggaran tersebut, seolah-olah pihak BPP tidak tahu dan maalah mengarahkan ke pihak Fasdes (Fasilitator Desa), padahal program ini tentang anggaran pemerintah, tentunya ini sangat miris,” imbuhnya.
Baca Juga Program Pertanian UPLAND di Cisayong Disorot, Camat Ayi Keluhkan Minimnya Komunikasi Pihak BPP