Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) menyoroti pelaksanaan program UPLAND di 10 desa di wilayah Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, yang dinilai minim koordinasi dan komunikasi antara Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Muspika, serta pemerintah desa setempat.
Menurut Sekjen FORWAPI Ade Global mengatakan, lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan tersebut berpotensi membuat program tidak tepat sasaran. Padahal, program UPLAND yang digagas pemerintah pusat itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di wilayah dataran tinggi, katanya. Kamis (15/05/2025).
“Kami melihat adanya kesenjangan komunikasi antara pelaksana teknis dan pihak pemerintah di tingkat kecamatan dan desa. Jika tidak segera dibenahi, dikhawatirkan program ini justru menjadi ladang penyimpangan dan membuka ruang bagi potensi korupsi,” ujarnya.
Ade juga menambahkan, kenapa hal ini rawan, dimana saat dikonfirmasi langsung ke pihak BPP kecamatan Cisayong bersama rekan anggota lainnya menyampaikan bahwa untuk program UPLAND ini masuknya anggaran pinjaman dan harus dikembalikan sehingga harus jelas ouput dan outcome nya.
“Adapun terkait teknis pekerjaan berapa volume yang harus dikerjakan dari pagu anggaran tersebut, seolah-olah pihak BPP tidak tahu dan maalah mengarahkan ke pihak Fasdes (Fasilitator Desa), padahal program ini tentang anggaran pemerintah, tentunya ini sangat miris,” imbuhnya.
Baca Juga Program Pertanian UPLAND di Cisayong Disorot, Camat Ayi Keluhkan Minimnya Komunikasi Pihak BPP
Selain itu, pihak Camat Cisayong pun tidak begitu terlibat dalam sosialisasi terhadap kelompok tani, apalagi pemerintah desa yang notabene pekerjaan di wilayahnya, jelas disini menjadi pertanyaan besar bagi pihak BPP Cisayong ada apa ?, ujar Ade.
“Adapun terkait ribetnya program UPLAND menurut BPP Cisayong yang berbenturan dengan PSU (Pemungutan Suara Ulang), bagi kami itu hanyalah masalah non teknis bukan masalah teknis, dan tentunya alasan tersebut tidak mendasar, harusnya BPP senang dengan adanya program tersebut untuk kepentingan para petani bukan malah ribet,” imbuhnya.
Ade juga mengungkapkan, kami dari FORWAPI tentunya mendesak adanya transparansi dan pelibatan aktif pemerintah desa serta lembaga pengawas untuk memastikan anggaran yang dikucurkan melalui program UPLAND benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tani, ungkapnya.
“Kami berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan agar tidak terjadi pemborosan anggaran maupun penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan masyarakat dan merusak citra program unggulan tersebut,” pungkasnya. (Win/Mar)
Baca Juga Ngopi Asyik di Arion Coffee Cisayong, View Gunung Galunggung Jadi Bonus
