Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Sulitnya menghubungi sejumlah pejabat publik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat WhatsApp (WA) menjadi sorotan. Fenomena tersebut dinilai semakin sering terjadi, termasuk pada mayoritas kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya yang diduga sulit untuk berkomunikasi, sehingga memunculkan pertanyaan terkait kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Padahal, sebagai pejabat publik yang mengemban amanah masyarakat, keterbukaan dalam berkomunikasi merupakan salah satu bentuk pelayanan yang seharusnya dijalankan. Ketika akses komunikasi dengan masyarakat maupun insan pers terhambat, dikhawatirkan akan berdampak pada lambatnya penyampaian informasi serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.
Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Wartawan Priangan (FORWAPI), Ade Global, menyayangkan masih banyaknya pejabat publik atau kepala desa yang sulit dihubungi, baik melalui panggilan telepon maupun pesan singkat WhatsApp (WA).
Baca Juga Kebakaran Dekat JTM, PLN Pastikan Listrik Tetap Andal
“Pejabat publik seharusnya tidak alergi terhadap komunikasi. Telepon atau pesan dari masyarakat maupun wartawan semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab pelayanan. Jika memang sedang sibuk, setidaknya dapat memberikan respons atau balasan ketika memiliki waktu,” ujar Ade Global. Rabu (05/08/2026).
Menurutnya, komunikasi yang baik merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Wartawan sebagai mitra dalam penyampaian informasi kepada masyarakat juga membutuhkan akses komunikasi yang baik agar pemberitaan yang disajikan berimbang dan berdasarkan konfirmasi dari pihak terkait.
“Karena hal tersebut juga sudah di atur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, jadi kalau susah untuk dihubungi tentunya diduga sudah melanggar perundang – undangan tersebut” tegasnya.
Ade Global berharap seluruh pejabat publik, khususnya para kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya, dapat lebih terbuka dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat maupun media. Dengan demikian, pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal serta menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, dan dipercaya masyarakat.
“Kami dari FORWAPI juga mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjadikan komunikasi sebagai salah satu indikator pelayanan publik yang profesional. Sebab, kehadiran pejabat publik bukan hanya dituntut mampu bekerja di balik meja, tetapi juga harus mudah diakses dan responsif terhadap berbagai kebutuhan informasi serta aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (Roni)
