Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Beredarnya surat undangan klarifikasi dari pihak kepolisian kepada unsur pemerintahan Kecamatan Karangjaya yang mencantumkan nama Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Tasikmalaya, Hendra Bima, sebagai terlapor dalam persoalan tambang emas rakyat di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Cineam Karangjaya, menuai reaksi dari internal organisasi.
Sekretaris DPC APRI Kabupaten Tasikmalaya, Cucu Sugiat, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk upaya kriminalisasi terhadap Ketua APRI yang dinilainya tidak berdasar.
“Benar, kami melihat adanya indikasi upaya kriminalisasi terhadap Ketua kami. Dalam beberapa surat undangan klarifikasi kepada unsur pemerintah Kecamatan Karangjaya, nama Ketua DPC APRI Hendra Bima disebut sebagai terlapor. Padahal, peran APRI selama ini justru mendorong legalitas dan penataan tambang emas rakyat, bukan sebaliknya,” ungkap Cucu kepada media. Selasa (17/06/2025).
Cucu menjelaskan, visi dan misi APRI adalah mengadvokasi, mengedukasi, serta memfasilitasi para penambang rakyat untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020.
Bahkan, hasil audiensi nasional APRI dengan Kemenkopolhukam menunjukkan bahwa Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang paling siap untuk mendapatkan IPR.
“Dokumen-dokumen seperti DPLH, dokumen teknis tambang, hingga pertek dari Perhutani telah kami siapkan sebagai syarat koperasi untuk mendapatkan IPR. Maka dari itu, kami tegaskan bahwa APRI bukan beking tambang ilegal,” tegasnya.
Cucu juga menambahkan bahwa tanggung jawab penerbitan IPR saat ini masih berada di tangan pemerintah, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 174 Tahun 2024. Pemerintah masih menyusun dokumen acuan NSPK pascatambang, yang saat ini tengah dikaji di Kementerian ESDM.
“Selama ini, APRI justru aktif menggelar sosialisasi bersama Muspika, pemerintah desa, Dinas ESDM Provinsi, hingga Perhutani, untuk mengimbau agar kegiatan menambang dilakukan setelah IPR diterbitkan. Tapi faktanya, masyarakat tetap menggantungkan hidup dari tambang karena belum ada alternatif penghasilan lain,” jelasnya.
Untuk itu, APRI mendesak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera turun tangan mencari solusi nyata, termasuk membuka peluang mata pencaharian alternatif bagi sekitar 2.000 penambang emas rakyat di wilayah WPR Cineam Karangjaya.
“Kami berharap ada langkah konkret dari kepala daerah, baik Bupati maupun Gubernur, agar para penambang ini bisa tetap hidup layak sampai regulasi soal IPR benar-benar bisa diimplementasikan. Mereka tetap butuh menghidupi keluarga,” pungkas Cucu Sugiat. (AD)
Baca Juga Peringati HUT Bhayangkara ke-79, Polsek Cisayong Gelar Bakti Religi di Masjid Al-Isti’la
