Serap Aspirasi Warga Dapil II, Iwan M. Ridwan Tekankan Pengawasan Anggaran dan Pemerataan Program

Pangandaran, analisaglobal.com – Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menggelar kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2026 di Aula Desa Cibogo, Kecamatan Padaherang, Kamis (13/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya.

Reses merupakan masa di mana anggota legislatif bekerja di luar gedung parlemen untuk menemui konstituen secara langsung. Kegiatan ini menjadi mekanisme komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus bentuk pertanggungjawaban politik serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pengurus dan konstituen PAC PDI Perjuangan Kecamatan Padaherang–Mangunjaya, perangkat desa, BPD, LPM, MUI Desa, KDKMP, BUMDes, serta kader PKK Desa Cibogo.

Iwan M. Ridwan yang duduk di Komisi IV DPRD Pangandaran menegaskan bahwa hasil reses akan dirumuskan menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Baca Juga PLN Ciamis Gelar Pasukan Pemeliharaan Penyulang Cigembor, 60 Personel Diterjunkan

“Hasil dari reses ini akan menjadi bahan Pokir yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan agar lebih tepat sasaran,” ujarnya di hadapan para peserta.

Ia menegaskan, sebagai anggota DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni anggaran, legislasi, dan pengawasan. Dalam konteks tersebut, pihaknya terus mengontrol kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Pangandaran.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tantangan cukup berat berdampak pada tersendatnya sejumlah program. Namun demikian, pihak legislatif tetap memberikan peringatan (warning) kepada pemerintah daerah agar fokus pada penyehatan sistem keuangan daerah.

“Kami mendorong Pemda untuk lebih fokus pada perbaikan sistem keuangan daerah agar program pembangunan tidak terus mengalami hambatan,” paparnya.

Selain persoalan anggaran daerah, Iwan juga menyoroti pengawasan terhadap program kebijakan pemerintah pusat. Ia menyebutkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi penerima manfaat, khususnya bagi siswa mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, serta bagi ibu hamil dan ibu menyusui.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai belum berjalan optimal. Hingga saat ini, masih terdapat desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai maupun gudang koperasi.

“Kami mendorong Pemda Pangandaran untuk segera menginventarisir desa-desa yang belum memiliki lahan bagi pembangunan KDKMP agar program ini bisa berjalan maksimal,” tambahnya.

Di akhir kegiatan, Iwan mengajak masyarakat untuk aktif menjadi anggota koperasi sebagai upaya memperkuat ekonomi desa. Ia berharap program MBG/SPPG dapat benar-benar memberikan dampak kesejahteraan bagi warga, salah satunya dengan melibatkan masyarakat sebagai pemasok komoditas melalui KDKMP.

Reses tersebut diharapkan menjadi jembatan aspirasi yang konkret antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memastikan pembangunan di Kabupaten Pangandaran berjalan lebih adil, merata, dan berorientasi pada kebutuhan riil warga. (driez)

Baca Juga Gaji Tak Kunjung Cair, Satpam BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Mogok Kerja