Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Forum Tasikmalaya Bersatu (Fortabes) kembali mengkritisi kebijakan cut off anggaran yang dikeluarkan Bupati Tasikmalaya. Alih-alih mendapat kejelasan, debat publik yang digelar pada Rabu (27/08/2025) justru menimbulkan kekecewaan mendalam lantaran pejabat kunci yang diharapkan hadir, seperti Bupati, Kepala TAPD, dan Kepala Inspektorat, tidak tampak batang hidungnya.
Koordinator Fortabes, Ryan Nurfallah, menegaskan ketidakhadiran para pejabat dan minimnya kehadiran anggota DPRD merupakan bentuk pelecehan terhadap aspirasi masyarakat. “Kami undang 25 anggota Banggar DPRD, tapi yang datang hanya segelintir, bahkan hanya diwakili Wakil Ketua,” ujarnya.
Kekecewaan publik kian memuncak setelah ditemukan sejumlah proyek tetap berjalan meski terkena kebijakan cut off. Salah satunya perbaikan jalan Mangunreja–Sukaraja yang diduga dipaksakan tanpa transparansi dokumen. Fakta ini menimbulkan dugaan adanya perlakuan istimewa terhadap proyek tertentu.
Baca Juga Milangkala ke-84 Desa Pasirwaru Berlangsung Sederhana Namun Penuh Makna
Fortabes menuding DPRD terlalu pasif dan mendesak segera dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengungkap motif serta aktor di balik kebijakan cut off yang dianggap penuh intrik. Selain itu, isu potensi kerugian akibat bunga dari kebijakan tersebut disebut sebagai “bom waktu” bagi keuangan daerah.
Fortabes pun melontarkan ultimatum keras. Jika DPRD dan eksekutif tak segera bertindak, mereka siap menggerakkan aksi massa yang lebih besar, terukur, dan terorganisir. “Ini bukan sekadar kritik, melainkan perlawanan rakyat terhadap praktik kebijakan yang diduga sarat penyimpangan,” tegas Ryan. (Mar/Win)
Baca Juga P3-TGAI di Desa Cileuleus Kecamatan Cisayong Perkuat Ketahanan Pangan Serta Pemberdayaan
