Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Pemberhentian pekerjaan proyek jalan di kabupaten Tasikmalaya banyak menuai polemik bagi sebagian kontraktor dan masyarakat. Proyek yang sebelumnya sudah di tender ulangkan dan sudah mulai dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan kini semuanya di berhentikan pihak dinas dengan alasan refocusing.
Dengan adanya pemberhentian pekerjaan tersebut, sebagian masyarakat merasa di rugikan karena jalan yang semula sudah rusak dan perlu perbaikan kini menjadi semakin rusak karena sudah mulai dalam tahapan pekerjaan dan sekarang di hentikan pihak dinas dengan dalih refocusing.
Dengan adanya hal tersebut, Forum Masyarakat Terkena Dampak Refocusing (FMTDR) menggelar audiensi kepada para anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk meminta kejelasan terkait hal tersebut.
Kang Harry selaku perwakilan dari pihak FMTDR, usai melaksanakan audien menjelaskan, kalau inti dari pertemuan dengan para anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak menghasilkan apapun karena keputusan tersebut ada di eksekutif. Jelasnya. Rabu (10/11/21)
Harry mengungkapkan, dirinya meminta kejelasan terkait alasan refocusing karena ada beberapa kegiatan yang tidak terdampak karena program prioritas akan tetapi di mata masyarakat tidak dinilai prioritas seperti proyek pekerjaan trotoar di wilayah Manonjaya, Embung, dan Command Center, karena yang lebih prioritas itu jalan bukan trotoar. Ungkapnya.
“Refocusing itu disampaikan oleh pejabat Dinas ditengah pelaksanaan pekerjaan, seakan – akan keuangan provinsi itu habis secara mendadak karena tiba – tiba hilang anggarannya. Sementara tahapan perencanaan, lelang, dan SPK sudah terbit, sudah uizet dan pengusaha sedang melaksanakan pekerjaan. Intinya seolah – olah uang itu habis secara mendadak.” Jelas Harry
Lanjut Harry, “Yang menjadi pertanyaan Saya, sejauh mana koordinas pihak pemkab Tasikmalaya dengan pemerintah provinisi Jawa Barat sampai terjadi seperti ini ?”
Harry juga menambahkan, adanya kejadian sekarang apakah tidak ada lampu kuning atau pemberitahuan terlebih dahulu bahawa anggaran provinsi itu dipertimbangkan untuk dihapus ? Dengan adanya kejadian sekarang seakan – akan tidak ada koordinasi yang baik antara Pemkab Tasikmalaya dengan pihak pemprov Jabar, karena yang namanya anggaran itu sudah melalui tahapan perencanaan yang sudah di godog pihak parlemen, kalau tiba – tiba hilang ataupun ada pemotongan anggaran atau refocusing harusnya sebelum lelang atau tender sudah ada peringatan jangan dulu dilelang dan dikerjakan. Imbuhnya.
“Bahkan yang menjadi pertanyaan untuk semua proyek jalan itu ada lelang ulang, seakan – akan pemkab percaya uang di provinsi itu ada, dan dengan kejadian seperti ini ada apa ?” Ujarnya
Adapun Harapan dari pihak pengusaha dengan kejadian seperti ini harus adanya kejelasan, jangan sampai merugikan semua pihak termasuk masyarakat yang jalannya sudah dirusak, malah makin rusak karena sudah dilobangi untuk pemasangan udit bahkan kondisi jalan hari ini lebih rusak dari kemarin sebelum dikerjakan.
“Pemberhentian pekerjaan sementara pun tidak secara legal atau melalui surat akan tetapi melalui lisan ketika para rekanan atau kontraktor ada pertemuan di aula Dinas PUTRPP kabupaten Tasikmalaya.” tegasnya
Lanjut Harry, dirinya meminta untuk menghadirkan TAPD agar permasalahan lebih terang benderang dan kalau tidak ada kepastian maka dirinya beserta FMTDR akan melakukan aksi secara besar – besaran, bahkan dirinya siap kalau memang harus menghadap ke pihak pemprov Jabar sekalipun. Pungkasnya.***UWA
