Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Jika tidak secepatnya dihentikan bukan hanya lahan di sana yang akan gundul, akan tetapi sumber mata airnya pun akan habis kata Ketua aliansi masyarakat peduli galunggung( AMPEG) Deden kepada wartawan.
“Lalu proses perizinan untuk pertambangan pun dinilai penuh dengan manipulasi pasalnya itu semua ada sesuatu indikasi karena banyak kejanggalan dalam proses perijinannya. hal itu bisa dilihat dalam berkas, sudah ada pemalsuan tandatangan dan saya minta kepada bapak wakil gubernur agar izin tersebut secepatnya dicabut. Diduga dari 60 tanda tangan warga ada 42 tanda tangan yang dipalsukan pihak perusahaan”. ungkap Deden.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum atau yang akrab di sapa kang Uu mengatakan, apabila terbukti dugaan pemalsuan tanda tangan warga tersebut maka kasus tersebut harus diajukan ke aparat penegak hukum karena negara kita merupakan negara hukum. ungkap kang UU.
UU menambahkan, setelah melakukan musyawarah dengan para tokoh serta warga setempat, meraka sepakat untuk membuat surat pernyataan yang isinya penghentian sementara proses penambangan sampai ada putusan dari pemerintah. imbuhnya.
Sementara, Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Titroyuliono menjelaskan, dirinya menduga kalau akar permasalahan tersebut ada di tingkat Kabupaten atau Kota, Pasalnya sebelum Pemprov mengeluarkan izin, harus ada skrining dari pemerintah daerah setempat dan Semua izin tidak akan keluar jika di dalamnya masih ada kekurangan persyaratan. jelasnya.
“untuk penyelesaian ini saya sudah komunikasi dengan dirut ESDM serta nanti akan menurunkan tim dari kementerian langsung dan juga dari instansi terkait untuk penyelesaian permasalahan ini”. Ungkap Bambang. ***WDJ
