Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Suasana musyawarah laporan pertanggungjawaban (LPJ) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Bersama Desa Selebu, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (21/01/2026) sempat diwarnai silang pendapat antara peserta musyawarah dan Ketua BUMDes Sejahtera Bersama.
Arip selaku Ketua BUMDes memaparkan LPJ pengelolaan keuangan tahun 2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp180 juta yang dikelola oleh unit BUMDes. Namun, laporan tersebut menuai sejumlah pertanyaan dari peserta musyawarah yang terdiri dari BPD, para Ketua RT, unsur pemuda, serta tokoh masyarakat terkait kejelasan penggunaan anggaran.
Enduy, anggota BPD, secara tegas meminta rincian lebih detail terkait pengeluaran dan pendapatan BUMDes karena dinilai terdapat bagian laporan yang kurang jelas. Hal senada disampaikan Dindin selaku Ketua Karang Taruna. Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus transparan karena merupakan uang negara.
Meski Arip telah menyampaikan rincian penggunaan dana, sebagian peserta musyawarah menilai penjelasan tersebut berbelit-belit dan belum menjawab pokok persoalan. Pertanyaan kemudian mengarah pada profitabilitas usaha BUMDes dan kejanggalan pada penyertaan modal sebesar Rp20 juta untuk usaha tanam jagung yang dinilai tidak terealisasi alias nihil.
Baca Juga PLN ULP Ciamis Bergerak Serentak, Pemeliharaan Jaringan Tanpa Padam
Atas dasar itu, peserta musyawarah meminta Ketua BUMDes untuk mengembalikan sisa anggaran serta menghadirkan pihak ketiga yang terlibat dalam usaha BUMDes, seperti pada unit usaha bumbu kemasan dan layanan wifi, guna memperjelas sistem kerja sama.
Kepala Desa Selebu, Tatang, secara tegas menolak LPJ yang disampaikan dan meminta dilakukan perbaikan. “Ada bagian yang harus direvisi, dan kami minta masyarakat bersabar menunggu laporan yang lebih lengkap,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Arip menyatakan siap bertanggung jawab. Ia berkomitmen untuk menjadwalkan ulang LPJ dalam dua minggu ke depan, menghadirkan pihak ketiga, mantan pengurus, serta membuktikan saldo dan sisa anggaran. “Insya Allah dua minggu ke depan akan kami sampaikan kembali,” tegasnya.
Musyawarah yang berlangsung di GOR Selebu itu berjalan aman dan tertib meski sejumlah peserta pulang dengan rasa tidak puas. Hadir dalam acara tersebut pendamping desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
BUMDes Sejahtera Bersama sendiri diketahui mengelola usaha bumbu kemasan serta layanan wifi bekerja sama dengan pihak ketiga. (Yos Muhyar)
Baca Juga DBH Pajak 2025, Desa Werasari Fokuskan Percepatan PBB dan Penguatan Sarana Pelayanan
