Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Ciamis, analisaglobal.com — Pemerataan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sadananya dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) 401.1 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Proses pemerataan tersebut dikoordinasikan langsung oleh Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG dengan melibatkan berbagai unsur kewilayahan.
Korcam SPPG Kecamatan Sadananya, Febi Adrian, menuturkan bahwa peran koordinator kecamatan sangat krusial dalam memastikan data penerima manfaat benar-benar akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Pemerataan penerima manfaat dikoordinasikan oleh koordinator kecamatan SPPG dengan melakukan sinkronisasi data secara langsung, berkoordinasi dengan satuan pendidikan, posyandu, serta unsur kewilayahan seperti aparat kecamatan dan desa,” ujar Febi. Senin, (26/1/2026).
Menurutnya, pendataan dilakukan secara real time untuk memastikan data yang digunakan merupakan data faktual di lapangan. Setelah itu, koordinator kecamatan membagi jumlah penerima manfaat secara proporsional kepada setiap SPPG yang ada di wilayah kecamatan.
“Pembagiannya mempertimbangkan dua hal utama, yakni jumlah penerima manfaat harus merata, serta aspek geopasial. Lokasi SPPG tidak boleh saling tumpang tindih atau saling ‘rintang’ dalam pendistribusian,” jelasnya.
Baca Juga Angin Kencang Rusak Jaringan Listrik, Dua Desa di Pangandaran Padam
Febi menegaskan, tidak diperkenankan adanya SPPG yang mengambil penerima manfaat terlalu jauh atau enggan melepas wilayah distribusinya. Dalam hal ini, koordinator kecamatan dituntut bersikap tegas agar pemerataan benar-benar terwujud.
Apabila diperlukan, dalam proses sinkronisasi pemerataan penerima manfaat dapat dihadirkan unsur kewilayahan untuk memperkuat pengambilan keputusan. “Di Kecamatan Sadananya, bisa melibatkan camat, unsur Koramil, dan Kapolsek untuk memberikan penegasan agar pemerataan berjalan adil,” ungkapnya.
Berdasarkan data pusat yang dikoordinasikan oleh Koordinator Wilayah Kabupaten Ciamis, jumlah penerima manfaat di Kecamatan Sadananya tercatat sekitar 9.300 orang. Data tersebut bersumber dari Kementerian melalui Dapodik serta data B3, dan belum termasuk tenaga kependidikan.
“Data 9.300-an ini baru mencakup satuan pendidikan serta kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk unsur pesantren atau pendidikan keagamaan, saat ini belum seluruhnya terdata,” katanya.
Seiring berjalannya program, cakupan penerima manfaat terus diperluas, termasuk mengakomodasi pesantren dan pendidikan keagamaan dengan batas usia maksimal 18 tahun. Selain itu, SPPG juga diwajibkan mengakomodasi kelompok masyarakat yang belum terdata dalam sistem pendidikan maupun layanan kesehatan.
“Meski tidak terdata di satuan pendidikan atau posyandu, SPPG tetap wajib mengakomodasi pengiriman paket MBG kepada mereka,” tegas Febi.
Untuk kategori penerima manfaat khusus tersebut, kepala SPPG akan melakukan pendataan rinci, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian melakukan rekapitulasi data untuk diunggah melalui aplikasi Dialur yang disediakan oleh BGN.
“Data tersebut selanjutnya menjadi dasar pengajuan anggaran, yang kemudian dikelola untuk operasional paket Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Febi mencontohkan, salah satu penerima manfaat yang dapat diakomodasi adalah anak-anak yatim piatu atau anak terlantar yang tidak memiliki orang tua dan tidak tercatat dalam sistem formal.
“Melalui program ini, SPPG berupaya memastikan tidak ada anak yang terlewat dari pemenuhan gizi,” ujarnya.
Ia berharap, program MBG yang digagas Badan Gizi Nasional atas arahan langsung Presiden Republik Indonesia dapat memberikan dampak nyata bagi generasi bangsa.
“Mudah-mudahan program ini membawa dampak positif bagi kesehatan, kemampuan, dan intelektualitas anak-anak Indonesia ke depan,” pungkasnya. (Dods)
Baca Juga SPPG Nusantara–Werasari Terapkan Standar Ketat Jaga Kualitas Menu dan Keamanan Pangan
