Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisglobal.com — Dugaan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada proyek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan kualitas pelaksanaan pekerjaan serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Saung Rakyat, Dadan Jaenudin, meminta agar pekerjaan yang bersumber dari anggaran negara tidak hanya dilihat dari sisi penyelesaian fisik, tetapi juga diperiksa secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut, menurutnya, perlu mencakup material yang digunakan, volume pekerjaan, hingga kesesuaian dengan spesifikasi teknis.
Dadan menegaskan, apabila di lapangan benar ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kita tidak ingin menuduh pihak tertentu. Yang kita dorong adalah transparansi dan pembuktian di lapangan. Kalau pekerjaannya sudah sesuai, silakan ditunjukkan hasil pemeriksaannya. Kalau memang ada kekurangan, harus diperbaiki sesuai aturan,” ungkap Dadan. Kamis (20/08/2026).
Menurutnya, pengawasan terhadap proyek pemerintah merupakan bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan tepat sasaran dan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga Surat Sudah Diterima, Audiensi KDMP Belum Jelas: PWRI Tasikmalaya Tagih Kepastian DPRD
Dadan juga mendorong pihak BBWS maupun pelaksana pekerjaan agar terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Jika terdapat laporan mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan, ia meminta agar dilakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Selain persoalan spesifikasi teknis, Dadan menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat sebelum pekerjaan dilaksanakan. Menurutnya, pembangunan di bidang sumber daya air harus memperhatikan kondisi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari lahan pertanian.
“Pihak BBWS seharusnya melakukan sosialisasi sejak awal. Jangan sampai masyarakat yang mempunyai kebun maupun sawah yang baru ditanami justru mengalami kerugian atau gagal panen akibat dampak dari pembangunan tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan yang menggunakan uang negara pada prinsipnya harus kembali memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan proyek tidak boleh mengabaikan kepentingan warga yang terdampak.
“Pembangunan itu dari rakyat dan untuk rakyat. Jangan sampai pembangunan justru merugikan rakyat,” tegas Dadan.
Masyarakat berharap setiap proyek pemerintah, khususnya pekerjaan di bidang sumber daya air, dilaksanakan berdasarkan perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan kontrak yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil pembangunan diharapkan memiliki kualitas yang baik, bertahan dalam jangka panjang, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Win/Mar)
