Pangandaran, analisaglobal.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Koperasi, Perdagangan, Industri dan UMKM menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di GOR Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kementerian Koperasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2026 tentang Rapat Koordinasi Percepatan Operasionalisasi KDKMP.
Rakor tingkat Kabupaten Pangandaran ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Nurdin, Kepala Diskopdagin UMKM Tedi Garnida beserta jajaran, Sekretaris DPUTRPRKP Nanang, para camat, serta seluruh ketua KDKMP se-Kabupaten Pangandaran. Turut hadir Ketua Dekopinda Pangandaran Ukardi.
Selain itu, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari sejumlah BUMN dan perusahaan terkait, di antaranya PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, serta PT Agrinas yang mengikuti pemaparan melalui sambungan Zoom.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Agus Nurdin, menyampaikan tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian seluruh peserta dalam mendorong percepatan operasionalisasi KDKMP.
Pertama, pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi agar program koperasi dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan pemahaman kepada seluruh pengurus mengenai tata kelola dan mekanisme operasional koperasi.
Kedua, berbagai persoalan dan kendala yang selama ini dihadapi dalam proses pembentukan maupun persiapan operasionalisasi KDKMP diharapkan dapat dibahas dan dicarikan solusi melalui forum koordinasi tersebut.
Ketiga, seluruh pengurus koperasi diharapkan terbuka terhadap informasi dan arahan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan jelas, sehingga setelah mengikuti rakor ini para pengurus benar-benar memahami mekanisme serta langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan KDKMP.
Baca Juga Proyek RKB SMAN 10 Kota Tasikmalaya Senilai Rp. 348,7 Juta Disorot, Ada Apa ???
Sementara itu, Kepala Diskopdagin UMKM Kabupaten Pangandaran, Tedi Garnida, memaparkan perkembangan kesiapan operasionalisasi KDKMP berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi di lapangan.
Ia menyebutkan, hingga saat ini terdapat 60 KDKMP yang dinyatakan telah siap 100 persen, sebanyak 29 KDKMP masih dalam proses pembangunan, sedangkan empat KDKMP lainnya belum siap.
Namun demikian, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi lapangan, baru terdapat 37 KDKMP yang dinilai layak digunakan dengan sejumlah catatan perbaikan.
Data tersebut menjadi gambaran bahwa percepatan operasionalisasi KDKMP di Kabupaten Pangandaran masih membutuhkan perhatian dan tindak lanjut, khususnya dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana serta kelengkapan fasilitas pendukung sebelum koperasi benar-benar menjalankan kegiatan operasionalnya.
Rangkaian kegiatan rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari masing-masing narasumber BUMN, meliputi dukungan dan mekanisme kerja sama sesuai bidang kewenangannya. Kegiatan juga diisi sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu Kepala Bidang Diskopdagin UMKM Kabupaten Pangandaran, Tina.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran berharap seluruh pengurus KDKMP dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme operasionalisasi, pola kemitraan, serta peluang kerja sama dengan berbagai pihak.
Sinergi antara pemerintah daerah, pengurus koperasi, pemerintah kecamatan, dan BUMN diharapkan mampu mempercepat kesiapan KDKMP sehingga keberadaannya tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan dan pembangunan fisik, tetapi juga dapat beroperasi secara nyata, profesional, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan di Kabupaten Pangandaran. (driez)
Baca Juga Geng Motor Resahkan Warga Borolong, KNPI Singaparna Tawarkan Edukasi dan Pemberdayaan
Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang