Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kota Tasikmalaya, analisaglobal.com – Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMAN 10 Kota Tasikmalaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 mulai menuai sorotan.
Pasalnya, proyek senilai Rp. 348.717.200 tersebut diduga minim koordinasi dengan pihak sekolah selaku penerima manfaat, bahkan keberadaan pelaksana pekerjaan maupun pemborong disebut belum diketahui secara jelas oleh pihak sekolah dan para pekerja di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan satu ruang kelas baru tersebut dikerjakan oleh CV. KARITAMA JAYA dengan masa pelaksanaan selama 60 hari kerja. Namun, pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah itu memunculkan sejumlah pertanyaan terkait keterbukaan informasi, koordinasi, serta pengawasan pekerjaan di lapangan.
Saat awak media AnalisaGlobal.com mendatangi lokasi proyek pada Rabu (4/11/2026) dan kembali pada Selasa (10/11/2026), kepala sekolah belum dapat ditemui lantaran sedang memiliki agenda kegiatan dan rapat.
Sementara itu, petugas keamanan sekolah mengaku belum mendapatkan arahan maupun koordinasi yang jelas dari pihak pelaksana proyek. Kondisi tersebut membuat pihak keamanan kebingungan ketika ada tamu, termasuk awak media yang datang untuk melakukan kontrol sosial.
“Saya juga bingung ketika ada kontrol sosial datang ke sekolah, tidak tahu harus diarahkan kepada siapa,” ungkap petugas keamanan.
Ia menambahkan, pihak sekolah tidak seharusnya menjadi pihak yang menghalangi tugas jurnalistik. Terlebih, sekolah hanya berstatus sebagai penerima manfaat dari pembangunan tersebut, bukan pihak yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan pekerjaan.
Baca Juga Tujuh Piala Diboyong, Kafilah Desa Imbanagara Bersinar di FASI XIII Kecamatan Ciamis
“Ketika kami harus menghalangi, itu juga bukan tugas kami. Kalau diarahkan ke pihak sekolah, kami sendiri belum pernah tahu siapa pelaksana pekerjaan ini,” tambahnya.
Di sisi lain, perwakilan pihak sekolah menyampaikan bahwa komunikasi yang kurang baik dari pihak pelaksana maupun pemborong menimbulkan kebingungan sekaligus kekhawatiran terhadap jalannya pembangunan.
Pihak sekolah berharap pelaksana segera melakukan koordinasi secara terbuka agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, aman, transparan, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami selaku pihak sekolah berharap pelaksana pekerjaan RKB ini segera melakukan koordinasi. Kami juga menginginkan hasil pekerjaan yang maksimal dan berkualitas karena nantinya bangunan ini akan dimanfaatkan oleh lingkungan sekolah,” ungkap perwakilan sekolah.
Lebih lanjut, pihak sekolah menilai bahwa sebelum pekerjaan dimulai, seharusnya pelaksana melakukan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Selain itu, informasi mengenai spesifikasi pekerjaan maupun gambar teknis proyek semestinya dapat diketahui sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada penerima manfaat.
Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan, gambar atau spesifikasi teknis pekerjaan disebut belum dipampang di lokasi sehingga pihak sekolah maupun masyarakat yang melakukan kontrol sosial kesulitan mengetahui secara langsung gambaran dan progres pembangunan.
Sorotan juga datang dari kalangan pekerja di lapangan. Salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak mengetahui secara pasti identitas pelaksana proyek.
“Pelaksana proyek itu jarang ke sini, Pak. Kami juga tidak tahu namanya siapa, soalnya kami hanya bekerja saja,” tuturnya.
Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian, mengingat pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan uang negara semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan, serta koordinasi yang baik dengan lingkungan sekolah.
Publik pun berhak mengetahui informasi dasar pekerjaan, mulai dari identitas penanggung jawab lapangan, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, hingga progres pembangunan. Keterbukaan informasi tersebut penting agar proses pembangunan dapat diawasi dan hasilnya benar-benar sesuai dengan perencanaan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan langsung dari pihak CV. KARITAMA JAYA maupun instansi terkait mengenai persoalan koordinasi dan keberadaan pelaksana di lapangan.
Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak kontraktor pelaksana maupun instansi yang berwenang guna memberikan penjelasan secara utuh dan berimbang kepada publik. (Tatang Hidayat)
Baca Juga Kecamatan Ciamis Perketat Pengawasan SPPG, UMKM dan BUMDes Didorong Terlibat
