Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Selamat pagi /siang/sore/malam pembaca setia analisaglobal.com, semoga semua pembaca dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, dan bersemangat dalam beraktifitas serta sehat selalu.
Jangan lupa ya tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena Pandemi Covid-19 belum berakhir. Berikut kami sajikan berita terpopuler di analisaglobal.com
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com, — Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bersama Dinas PUTRPP Kab Tasikmalaya melalui Bidang perumahan dan permukiman gelar sosialisasi untuk menginformasikan dan memastikan bahwa kegiatan RUTILAHU (RTLH) di tahun 2021 akan segera dimulai bertempat di Aula Op Room Gedung Setda Kabupaten Tasikmalaya. Rabu (17/03/21).
Kata Adi Abdullah Umar Jaelani ST, MM, selaku kasie Perencanaan teknis dan pengendalian perumahan DPUTRPP Kabupaten Tasikmalaya mengatakan bahwa giat sosialisasi untuk menginformasikan dan memastikan bahwa kegiatan RTLH di tahun 2021 akan segera dimulai di bulan April proses pencairan dari provinsi ke kabupaten melalui LPM itu bisa dicairkan. Ucapnya
“Mengenai total anggaran keseluruhan yang di gelontorkan dari provinsi yaitu sekitar 551 miliar untuk 31500 unit dan untuk kabupaten Tasikmalaya sendiri anggaran yang di gelontorkan dari provinsi untuk RTLH sekitar 30 miliar untuk 1340 unit rumah tidak layak huni (RTLH)” Jelas Adi
Jadi menurut ia, kita punya target di tahun sekarang ini sebanyak 1740 unit untuk di 50 desa, mudah-mudahan dalam hal proses penyiapan proposal, pelaksanaan, pelaporan itu bisa berjalan lancar, karena posisinya ada dua hal yaitu SPJ nya dan LPD nya. Katanya
“Adapun himbauan bagi calon penerima manfaat (CPM) kesiapan dari swadaya masyarakatnya itu harus betul-betul disiapkan, jadi masyarakat itu punya waktu 1-2 bulan. Karena perencanaan termin satu itu, keswadayaan masyarakat harus sudah siap.” Ujarnya
Lanjut Adi mengatakan anggaran per unitnya itu tentang RTLH sebesar 17,5 juta, dengan rinciannya 16,5 juta dialokasikan untuk bahan material, yang 1 juta untuk biaya BOP dan Administrasi, yaitu HOK untuk biaya tukang 700 ribu dan 300 ribunya untuk biaya administrasi LPM, biaya administrasi LPM kenapa dibebankan di anggaran masing-masing CPM, karena memang merekalah sebetulnya penerima bantuan dan mereka memilih menunjuk menentukan cpm itu berdasarkan kesepakatan warga dan desa. Ungkapnya
“Rata-rata kuota per Desa sekitar 30 unit, ada juga beberapa desa yang menerima 60 unit RTLH, dengan adanya program RUTILAHU ini mudah-mudahan bisa bermanfaat.” Jelasnya
‘Untuk kualitas material sendiri kualitas barang kita maksimalkan potensi daerah gunakan material daerah, karena prinsipnya rutilahu ini adalah sebagai pemberdayaan ekonomi bukan hanya masyarakat yang mendapat bantuan saja, tapi lingkungan juga perekonomiannya bisa muncul bisa mendongkrak perekonomian di daerah.” terangnya
Berharap setelah sosialisasi ini pelaksanaan kegiatan rutilahu bisa berjalan dengan baik lancar tidak ada kendala dan rutilahu ini memang penting untuk masyarakat seperti yang telah disampaikan oleh pak wakil bupati bahwa ini mengakses masyarakat berpenghasilan rendah paling bawah.” Pungkasnya***Day
