Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Menindaklanjuti gerakan pertama pada persoalan manipulasi data pasien Covid-19, ternyata kenyataannya memang benar adannya. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SMC dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya diduga telah melakukan manipulasi data pasien Covid-19.

Gerakan yang dilakukan PMII merupakan gerakan sebagai peringatan bagi Dinkes dan RSUD SMC, karena berbicara Covid sudah menjadi isu nasional bahkan internasional. Tapi setelah kami analisis justru banyak sekali ketimpangan di wilayah anggaran yang berujung esensi pemanfaatan. Bahkan kami dari Forum Komisariat dan Rayon Kab. Tasikmalaya sudah melakukan dua kali gerakan, kami hanya ingin meminta transparansi dan bentuk tanggung jawab dari pihak Dinkes dan RSUD, namun tidak ada respon sama sekali, itu semakin menandakan bahwasanya Dinkes dan RSUD kini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami hanya ingin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap kepala Dinas Kesehatan dan Direktur yang mewakili pihak RSUD (SMC). Hasil dari pada laporan-laporan masyarakat yang tidak menerima hasil dari putusan status data positif, sayangnya tadi kantor dinas kesehatan sedang kebetulan di WFH kan (biasalah),” ujarnya Mujib

Praktik kecurangan soal penanganan dan pendataan data pasien Covid-19 bisa saja terjadi kemungkinan besarnya ada dan nyata, karena issue kesehatan merupakan issue yang menarik dalam konstalasi waktu ini, dan seringkali menjadi alat politik, begitupun dengan RSUD sering pula di hadapi dengan tuntutan untuk menjadi revenue center bagi pemerintah kabupaten/daerah. Ujar Givan, Koordinator Lapangan PMII.

Di samping itu, kami dari PMII bagian dari kaum tertindas yang berjuang untuk menjadi manusia, sekaligus memperbaiki keadaan kaum penindas yang telah menghilangkan kemanusiaan melalui penindasan.

“Adapun tuntutan untuk meminta dihadirkannya kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD SMC serta adanya WFH dadakan dimana kemudian bentuk kekecewaan dari saya selaku Korlap mewakili massa aksi, penyegelan juga dilakukan pada ruangan kepala dinas dan halaman kantor Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Begitupun setelah kita kajian-kajian panjang dan analisis panjang, memang variabel nya cukup menarik, dimana kemudian saya kira ada upaya mengeruk keuntungan oleh sejumlah pihak lembaga terkait di tengah pandemi Covid-19 yang disebabkan Virus Corona.

“Karena dalam keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/ Menkes/4344/2021, di sana ada sebuah juknis klaim pengganti biaya pelayanan pasien Covid-19, dan saya bersyukur ketika Kemensos tepatnya pada tanggal 2 Maret menyetop pemberian bantuan santunan kepada ahli waris pasien Covid-19 menurut saya sudah tepat, supaya tidak ada lagi oknum nakal yang memanfaatkan kematian pasien untuk meraup keuntungan lewat bantuan santunan bagi ahli waris pasien Covid-19,” tambah Givan.

Senada Givan, bisa dibayangkan jika separuh dari data resmi yang diajukan ternyata bukan pasien Covid-19, berapa besar uang yang bisa diraup para oknum nakal tersebut, adapun tentunya saya pikir mengenai persoalan jaminan kesehatan kita sudah di komersil kan dan ini menjadi bentuk kewaspadaan kita dan menjadi peringatan besar terhadap pemerintah.

“Praktik manipulasi data pasien Covid-19 yang meninggal atau tidak meninggal ini memang harus dihentikan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran negara. Tentunya kita semua tidak menginginkan adanya skandal Bantuan Sosial (Bansos) jilid kedua,” pungkasnya.***Day

Leave a Reply