Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Upaya meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus digencarkan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V dari Fraksi PKB, H. M. Lillah Sahrul Mubarok, menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Tenaga Kerja untuk menggelar sosialisasi terkait tata cara aman bekerja di luar negeri.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, pada Senin (27/04/2026), dan diikuti oleh masyarakat setempat, khususnya para calon pekerja migran.
Dalam pemaparannya, Lillah Sahrul Mubarok menegaskan pentingnya masyarakat memahami prosedur resmi sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran kerja ilegal yang kerap menjanjikan keuntungan besar namun berisiko tinggi.
“Ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik penyaluran tenaga kerja ilegal. Semua harus melalui jalur resmi demi keamanan dan perlindungan,” ujarnya.
Sosialisasi ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran, termasuk hak-hak yang harus diterima serta langkah-langkah antisipasi terhadap potensi eksploitasi di luar negeri.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya, Tatang Kusnandar, menekankan bahwa kelengkapan administrasi kependudukan menjadi syarat utama dalam proses keberangkatan pekerja migran. Dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan berkas pendukung lainnya harus dipastikan valid dan sesuai ketentuan.
“Administrasi kependudukan adalah dasar utama. Tanpa dokumen yang lengkap, proses keberangkatan bisa terhambat bahkan berisiko ilegal,” jelasnya.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta. Warga tampak antusias memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi serta berbagi pengalaman terkait dunia kerja migran.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya mengikuti prosedur resmi serta mampu melindungi diri dari praktik penyaluran tenaga kerja ilegal yang merugikan. (Win/Mar)
