Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Menyusul pemberitaan sebelumnya terkait dugaan penguasaan dana kelompok Program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dadi Pardilah Qosim, akhirnya angkat bicara memberikan klarifikasi. Ia menanggapi persoalan yang melibatkan Kelompok Tani Sriasih Mandiri di Desa Kudadepa, Kecamatan Sukahening.
Dadi menjelaskan bahwa kondisi kelompok tani tersebut pada awalnya belum siap menerima dan mengelola bantuan sapi, mengingat mereka baru pertama kali terlibat dalam program peternakan dan belum pernah mendapatkan pelatihan teknis dari Dinas Pertanian.
“Untuk Kelompok Tani Sriasih Mandiri sebetulnya mereka belum siap mengurus sapi karena ini baru pertama kali. Selama ini juga belum pernah ada pelatihan dari Dinas Pertanian tentang bagaimana cara merawat sapi,” ujar Dadi. Kamis (05/02/2026).
Ia menegaskan bahwa sapi-sapi bantuan tersebut bukan baru ada, melainkan sudah sejak lama tersedia. Namun, demi menghindari risiko kematian ternak akibat kurangnya pengetahuan teknis, sapi-sapi tersebut sementara dititipkan kepada petani yang sudah berpengalaman.
Baca Juga Hoaks Mengatasnamakan Kepala Diskominfo Ciamis, Masyarakat Diimbau Waspada
“Sapi-sapi itu saya titipkan kepada orang yang memang ahli, karena saya khawatir kalau langsung diberikan ke kelompok yang belum siap, sapinya bisa mati,” katanya.
Menurut Dadi, keputusan tersebut diambil setelah dirinya berkomunikasi langsung dengan pihak kelompok tani.
“Saya tanya langsung ke kelompok, mereka mengakui belum siap. Itu alasan kenapa sapi tidak langsung diserahkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dadi menyoroti peran Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya yang menurutnya tidak cukup hanya sebatas menyalurkan bantuan. Ia menilai pelatihan, pendampingan, dan monitoring rutin adalah kunci keberhasilan program.
“Dinas Pertanian jangan hanya memberikan bantuan saja. Harus ada pelatihan dan bimbingan rutin, minimal setiap bulan, supaya program yang diterima kelompok bisa berjalan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pihak dinas tidak lepas tangan ketika muncul persoalan di lapangan.
“Saya tekankan sekali lagi, jangan mengkambinghitamkan kelompok tani. Jangan sampai setiap ada masalah, dinas justru cuci tangan,” pungkas Dadi.
Polemik ini kembali membuka diskursus publik terkait efektivitas program bantuan pertanian dan pentingnya pendampingan serius agar bantuan pemerintah benar-benar berdampak bagi kesejahteraan petani. (Win)
Baca Juga Dandim 0613/Ciamis Ajak Masyarakat Wujudkan Indonesia ASRI Lewat Apel Aksi Nyata Ciamis Lebih Bersih
