Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak berkembang di berbagai daerah kini menjadi sorotan bagi Forum Wartawan Tasik Utara (FORWATUR). Alih-alih menjadi motor penggerak perekonomian desa, BUMDes justru sering kali terjebak dalam stagnasi dan bahkan kegagalan.
Situasi ini diduga kuat disebabkan oleh adanya praktik-praktik kotor, termasuk diduga menjadi ajang money laundering atau pencucian uang yang melibatkan oknum kepala desa yang diduga nakal.
Hal ini pun dibenarkan oleh beberapa perangkat desa di wilayah Tasik Utara, dirinya mengatakan bahwa selama ini BUMDes itu tidak berkembang, padahal setiap tahunnya mendapatkan penambahan modal dari dana desa, jadi adanya BUMDes ini tidak dirasakan dampak positifnya, ujarnya.
“Malahan untuk pertanggungjawaban tahunan saja untuk masalah BUMDes ini tidak jelas,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Ketua Forum Wartawan Tasik Utara (FORWATUR) Halim Saepudin mengatakan, memang untuk masalah BUMDes ini sejumlah laporan dari masyarakat menyebutkan, bahwa beberapa desa diduga menyalahgunakan dana BUMDes untuk kepentingan pribadi.
“Selama ini, dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha desa, malah dialihkan untuk kegiatan yang diduga tidak kompenten dan tidak menguntungkan bagi masyarakat. Kondisi ini tentu merugikan masyarakat desa yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan BUMDes,” katanya. Rabu (25/09/2024)
Halim juga mengungkapkan, dengan adanya polemik BUMDes yang tidak berkembang, diharapkan Pemerintah daerah melalui (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap oknum-oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang mereka.
“Pengelolaan BUMDes yang seharusnya transparan dan akuntabel perlu segera dibenahi untuk mencegah praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan merusak tatanan ekonomi desa, sehingga merugikan keuangan negara,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Ade Global selaku sekjend FORWATUR menambahkan, jika tidak segera ditindaklanjuti, maraknya kasus BUMDes yang tidak berkembang ini akan terus menjadi celah bagi oknum kepala desa yang nakal untuk melakukan praktik kecurangan yang semakin merajalela, imbuhnya.
Selain itu, Ade Global juga menjelaskan, jika dilihat selama ini dan menurut informasi dari beberapa perangkat desa, BUMDes selama ini selalu mendapatkan suntikan dana segar dari alokasi Dana Desa setiap tahunnya.
“Akan tetapi bukan malah berkembang, namun malah bekembang beak atau habis, jadi sangat wajar ketika dilakukan audit menyeluruh oleh pihak berwenang terhadap seluruh BUMDes yang ada di desa,” jelasnya. (Mar/Win)
Baca Juga Diduga Adanya Penggelapan, GATRA Tuntut Pemerintah Untuk Mencabut Program KUR Dari Bank BRI
