Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
“Ini terkesan sebagai kegiatan rutin, tapi saya tekankan bahwa setiap tahun ada yang menjadi prioritas pembangunan. Melalui Musrenbang ini yang akan nenjadi langkah awalnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang ingin dicapai,” katanya.
Menurut Edi, Lampura merupakan kabupaten tua yang sudah banyak melahirkan daerah otonomi baru. Dulunya kabupaten ini merupakan daerah perkebunan dan pertanian sehingga ke depannya perlu ditopang kembali. Untuk itulah, Gubernur Lampung Ir. Hi. Arinal Djunaidi ingin menjadikan Lampung sebagai penghasil terbesar Lada Hitam, karenanya sektor pertanian di kabupaten Lampura menjadi salah satu fokus pembangunan.
Selain itu, sisi kemisikinan juga harus menjadi perhatian. Data statistik mencatat ada 19,30 persen angka kemisikinan di Lampura tahun 2020. “Nah ini harus kita kecilkan angkanya. Kemudian juga angka harapan hidup juga harus semakin baik walaupun sekarang sudah mencapai 67,67 persen,” ujar Edi.
Edi berharap, berbagai program pembangunan di Tahun 2022 bisa memperbaiki data statistik. Kemudian juga pemulihan Pandemi Covid-19 menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. “Semua ini akan bisa dicapai dengan program prioritas sesuai dengan rencana pembangunan,” tandasnya.
Sementara dalam laporannya, Sekda Lampura Drs. Lekok, M.,M., mengatakan, Pemkab Lampura telah melaksanakan semua tahahap yang dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Gabungan (FORGAB) SKPD yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu sebelum sampai pada Musrembang Kabupaten.
Pada setiap tingkatan Musrenbang tersebut telah disampaikan pemaparan untuk mensinergikan program pembangunan dan progrm prioritas hasil Musrenbang Kecamatan. “Selanjutnya rumusan hasil Musrenbang ini akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan dalam rancangan APBD Tahun 2022,” ujar Sekda.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampura Andi Wijaya, S.,T., M.,M., mengatakan bahwa ada beberapa isu strategis dan prioritas pembangunan di kabupaten yang memiliki 23 Kecamatan dan 232 Desa ini pada Tahun 2022. Salah satunya, ketergantungan terhadap sektor Pertanian yang masih tinggi.
Permasalahan kedua adalah angka kemisikinan. Dimana yang menjadi isu strategisnya masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, SDM masyarakat yang berkualitas dan berbudaya juga menjadi isu strategis pembangunan, serta satu hal penting juga terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan.
“Perlu kami sampaikan bahwa terkait tata kelola pemerintah, kami sudah berkoordinasi dengan provinsi. soal pelayanan publik juga sudah berkoordinasi dengan Ombudsman terkait dengan hal lainnya juga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terakhir, dampak Pandemi Covid-19 menjadi isu pembangunan di kabupaten Lampura,” pungkasnya.***Eva
