Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Suasana audiensi antara Forum Tasikmalaya Bersatu (Fortabes) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya memanas sebelum pertemuan resmi dimulai, Selasa (21/04/2026). Pasalnya, salah satu anggota Fortabes dilaporkan sempat menghilang selama kurang lebih 10 menit yang diduga akibat tindakan intimidasi oleh oknum tidak dikenal.
Peristiwa tersebut terjadi tepat sebelum audiensi dimulai, memicu ketegangan di antara peserta yang hadir. Dugaan sementara, tindakan tersebut dilakukan oleh oknum eksternal yang disebut-sebut berkaitan dengan pihak tertentu. Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas maupun motif pelaku.
Setelah anggota yang sempat menghilang tersebut kembali dan memasuki ruang aula, audiensi pun akhirnya dapat dilaksanakan. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi, yang didampingi jajaran kepala bidang, mulai dari tingkat SD, SMP hingga bidang kebudayaan.
Baca Juga Bupati Ciamis Hadiri Rakornas Pertanian, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp12 Triliun
Dalam forum tersebut, Ketua Fortabes, , menyampaikan berbagai temuan di lapangan terkait pelaksanaan proyek revitalisasi tahun anggaran 2026 yang bersumber dari APBN. Ia menilai proyek tersebut belum berjalan secara transparan dan berpotensi menyalahi prosedur yang berlaku.
“Kami menyoroti adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, termasuk minimnya sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Selain itu, kami juga meminta kejelasan terkait perizinan serta pengawasan proyek agar tidak merugikan warga dan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Ryan juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi sebelumnya, namun kerap mengalami hambatan yang diduga disebabkan oleh oknum tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, , menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi serta peninjauan ulang terhadap kegiatan revitalisasi yang dipersoalkan.
Audiensi ini diharapkan menjadi titik awal dalam membuka ruang transparansi serta memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan mengedepankan kepentingan publik. (Win)
Baca Juga Penerangan Jalan Menuju Jembatan Cirahong Akan Ditangani Pemprov Jabar
