Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Anggaran yang di salurkan melalui Dinas Pertanian kabupaten Tasikmalaya dengan nominal ±Rp. 5 Miliar untuk program budi daya pisang pada tahun 2019 dengan penyedia jasa oleh pihak ketiga bagi Gabungan kelompok Tani (GAPOKTAN) yang ada di kabupaten Tasikmalaya, dan anggaran tersebut harus terserap oleh GAPOKTAN.

Menurut ketua umum DPP BAKI (Badan Anti Korupsi Indonesia) Uge Theo Saputra mengatakan kepada analisaglobal.com, bahwa dari hasil investigasi di lapangan baru ditemukan kelompok Tani di lima (5) desa penerimaan bantuan bibit pisang yaitu : Desa Cikawungading, Desa Nagrog, Desa Ciheras, Desa Ciandum, dan Desa Sukahurip. Ucapnya. Selasa (06/07/2021)

“Dari hasil penelusuran tersebut, saat dikonfirmasi ke pihak penyedia bibit yang diminta oleh H. T dan H. A sebanyak 53.000 batang dengan harga Rp. 3.100,-/bibit.” Jelas Uge

Lanjut Uge, menuturkan, sangat disayangkan ketika disinggung dimana lokasi lahan pertanian pisang tersebut, dari pihak rekanan tidak bisa memberikan alamat lokasi atau lahan yang ditanami bibit pisang tersebut, sehingga dugaan adanya penyalahgunaan anggaran dalam program tersebut menjadi menguat. tuturnya

“Harusnya jelaskan ketika dikonfirmasi, spesifikasi dan/atau jenis pisang apa saja yang dibudidayakan, anggaran yang terserap berapa, dan dengan adanya hal tersebut kami DPP BAKI menduga perihal bibit pisang bukan hanya di korupsi tapi, di rampok oleh oknum – oknum yang moralnya sudah rusak.” tegas Uge Theo Saputra Ketua Umum DPP BAKI

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPC PJID (Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi) Kabupaten Tasikmalaya Yan Daya Permana, bahwa setelah kami mengkonfirmasi kepada Nandang selaku Kabid Perkebunan di Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan dan Tanaman Pangan memberikan keterangan yang kurang jelas dan bagi kami tidak puas, sehingga dari program budi daya pisang disinyalir adanya dugaan tindak pidana korupsi, diduga OPD tersebut disinyalir bukan hanya dari program budidaya pisang saja, dari pantauan kami program ubi jalar dan ubi kayu tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan nilai milyaran rupiah gagal untuk diversifikasi pangan, industri pengolahan makanan dan ternak, program unggas yang sempat dilaporkan salah satu LSM ke Kejati Jabar yang diduga hanya menjadi bancakan kelompok tertentu. Ungkapnya

“Penyedia jasa ataupun rekanan yaitu CV. GP milik H. T asal Karangnunggal dan rekanan H. A asal Sodonghilir dalam program tersebut harus turut serta bertanggungjawab dalam program yang dilaksanakan oleh dinas terkait “Jelasnya

Yan Daya Permana juga menambahkan, seperti halnya bantuan program ternak sapi tahun anggaran 2018 dan 2019 yang entah dimana juntrungannya atau tidak jelas. Maka kami DPC PJID Kabupaten Tasikmalaya dan DPP BAKI mendorong pihak Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti dugaan kasus – kasus yang terjadi di OPD tersebut demi tegaknya supremasi hukum. tutupnya.

Jurnalis : UWA

Leave a Reply