FORWAPI Soroti Dugaan Potensi Korupsi Program Batas Desa Senilai Rp. 10 Juta per Desa, APH Harus Turun Tangan

Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) menyoroti dugaan potensi korupsi dalam pelaksanaan program penetapan dan penegasan batas desa yang dibiayai dari dana bantuan keuangan provinsi (banprov) tahun anggaran 2022. Hingga kini, program tersebut diduga belum menunjukkan hasil yang jelas, meskipun anggaran telah digelontorkan oleh sejumlah desa.

Sejumlah pemerintah desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan belum menerima dokumen maupun bentuk output apa pun dari program tersebut. Padahal, diketahui bahwa anggaran yang dikucurkan oleh setiap desa mencapai Rp. 10 juta dan dikelola oleh pihak ketiga yang telah direkomendasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya. Pelaksanaannya pun dibagi kepada dua perusahaan penyedia jasa (PT).

Ketua Umum FORWAPI, Halim Saepudin, menegaskan bahwa persoalan ini harus segera ditindaklanjuti secara serius. Ia mendesak agar pihak penyedia jasa maupun DPMD Kabupaten Tasikmalaya bertanggung jawab atas program yang hingga kini belum memberikan kejelasan kepada desa-desa penerima manfaat.

“Ini bukan persoalan kecil, karena menyangkut anggaran publik. Ketiadaan hasil dan dokumen menjadi indikasi bahwa ada yang tidak beres dalam proses pelaksanaannya,” tegas Halim, Selasa (24/06/2025).

Baca Juga Kapolri Pimpin Ziarah dan Tabur Bunga di TMPNU Kalibata Jelang Hari Bhayangkara ke-79

Sekjen FORWAPI Ade Global juga menyuarakan keprihatinannya. Ia mendesak Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH), serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya agar segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap program ini.