Kab. Tasikmalaya, analisaglobal.com — Dikatakan Yulianto Ketua GMBI Distrik Kab Tasikmalaya dalam orasinya, aksi ini adalah wujud nyata untuk membela yang hak dan memerangi yang batil. Dimana ada masyarakat yang didzolimi maka disana GMBI akan hadir. Ucapnya Kamis (13/08/2020)

Selain itu, Kami juga menuntut dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya sempat beberapa kali diminta oleh pihaknya kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS Citanduy) baik secara tertulis maupun melalui audiensi. Namun hingga kini belum juga mendapat jawaban. Imbuhnya

Pihaknya menduga bahwa adanya dampak longsor, dampak peledakan blasting, dampak kekeringan air serta dampak-dampak lain yang dirasakan warga sekitar, diduga terjadi akibat tidak adanya kajian yang mendalam, serta tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan sehingga hal ini dapat merugikan masyarakat.

Ditempat yang sama Heri Ferianto Ketua LSM BERANTAS saat dikonfirmasi menyampaikan, kami paham mengapa pihak BBWS Citanduy sebegitu sulitnya untuk memberikan salinan dokumen AMDAL yang kami minta. Ucapnya

Berawal dari tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan, cukup memperkuat kecurigaan kami bahwa kajian dampak lingkungan diduga dilakukan di tempat lain. Karena lokasi Leuwikeris yang sebenarnya itu berada sekitar 5 KM ke hilir yaitu di Desa Beber Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis yang rencana awalnya akan dibangun Bendungan disana namun mendapat penolakan warga yang pada akhirnya digeser ke Desa Ancol Kecamatan Cineam yaitu tepatnya di Leuwigede yang saat ini sedang dibangun dengan memakai nama Leuwikeris. Logika sederhananya, dagi penamaannya saja sudah janggal. Ungkapnya

Selain itu, kami juga menuntut soal keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk kontruksi proyek tersebut. Jangan sampai anggaran yang bernilai ratusan miliar ini jadi bancakan makelar proyek dan calo tender, karena ini uang kami uang rakyat. Penggunaanya harus transparan, efektif dan efesien. Katanya

Kami juga menginginkan secepatnya dilakukan penyelesaian ganti rugi terhadap lahan yang belum dibebaskan supaya tidak terjadi kerugian bagi para pemilik. Jangan sampai pihak pelaksana melaksanakan aktifitas pekerjaan di lokasi yang belum dibebaskan. Pintanya

***(Day)

Leave a Reply