JAKARTA, analisaglobal.com — Keamanan pangan (food safety), dan penyakit lintas batas (transboundary aquatic animal disease termasuk didalamnya exotic dan infectious disease) menjadi dua isu persaingan ketersediaan pangan secara global. Tak jarang, demi mendapatkan produk terbaik, negara maju sebagai konsumen membuat technical barrier melalui penerapan persyaratan teknis yang ketat dan bisa menyulitkan negara-negara pengekspor, termasuk Indonesia.

Karenanya, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan para aparatur kementerian teknis dalam bernegosiasi atau berdiplomasi di forum internasional. Hal tersebut sangat penting agar substansi teknis dapat tersampaikan dengan baik dan meningkatnya posisi tawar Indonesia, terutama di forum internasional.

“Negara – negara yang telah meratifikasi perjanjian pasar bebas WTO, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan perdagangan komoditas dalam forum resmi secara fair dan ilmiah,” terang Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Sebagai langkah konkrit, Rina pun memimpin jajarannya dengan menggelar pelatihan bertajuk “Workshop on Negotiation Skill: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia BKIPM dalam Berkomunikasi pada Fora Internasional di Bidang KIPM.” Dia berharap, forum ini bisa menjadi ruang bagi para penjaga ekspor kelautan dan perikanan terkait kapasitas international fora manner (presentasi, chairperson capacity, arguing, mengemukakan pendapat dst).

“Tentu kita ingin meningkatkan kemampuan para aparatur, khususnya dalam mendukung peningkatan dan efektivitas kerja sama luar negeri bidang KIPM,” sambungnya.

Pemateri kegiatan tersebut di antaranya, Pakar Komunikasi UNAIR sekaligus anggota Tim Kantor Juru Bicara Presiden RI, Novri Susan, kemudian Kepala Bidang Kerjasama, Pusat KKIP Badan Karantina Pertanian, Atase Pertanian RI di Washington D.C., USA (periode 2015 – 2018), Rindayuni Triavini. Adapun materi pelatihan meliputi membangun Komunikasi Persuasif Dalam Forum Kerjasama; pengantar WTO-SPS dan Kepentingan Indonesia terkait bidang pertanian dan perikanan; penguatan SDM Kerjasama KIPM guna mendukung peran KKP secara global.

Selanjutnya, perkembangan penerapan perjanjian pertanian/perikanan (SPS, CODEX, IPPC dst) global dan implementasinya di Indonesia.

“Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan kerjasama bidang kelautan dan perikanan juga menjadi modal penting untuk mendukung posisi Indonesia dalam perundingan internasional,” urainya.

Kedepan, Rina berharap dapat berkolaborasi lebih jauh lagi dengan Kantor Jubir Presiden RI melalui kegiatan-kegiatan nasional guna memperkuat sinergitas para pembuat kebijakan nasional dengan kementerian teknis. Dengan begitu, dapat mendukung program-program pemerintah terutama sektor KP.

Sebelummya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dalam kesempatan Penutupan Bulan Mutu Karantina di Bali (12/8) menyebut semangat jajaran BKIPM secara tidak langsung berdampak positif untuk membangkitkan iklim industri, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Terlebih BKIPM berperan penting dalam menjaga kualitas produk perikanan Indonesia hingga betul-betul aman dikonsumsi di pasar internasional. Dia pun meminta agar para penjaga ekspor perikanan ini tetap bekerja secara solid.***HUMAS BKIPM

Leave a Reply