KMRT Laporkan Pembangunan Amdal Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya Ke pihak Kejaksaan

Kota Tasikmalaya, analisaglobal.com, — Menindaklanjuti audiensi, “Kami, Koalisi Mahasiswa & Rakyat Tasikmalaya (KMRT) pada Tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB sampai selesai yang bertempat di Kantor DPRD Kota Tasikmalaya terkait permasalahan AMDAL pembangunan jalan lingkar utara Kota Tasikmalaya.

Arief Rahman Hakim sebagai Presiden Koalisi Mahasiswa & Rakyat Tasikmalaya (KMRT) menuturkan dalam audensi tersebut dihadiri juga diantaranya oleh Jajaran Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya, Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Bagian Hukum Pemkot Tasikmalaya, Konsultan Amdal, Pimpinan Kantor Hukum TRAH selaku Kuasa Hukum H. Maman A Farohat (korban kasus korupsi Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya). tuturnya.

Lanjut Arief, banyak terungkap dalam audiensi tersebut tentang banyak fakta-fakta hukum dimulai dari Proses Pembangunan jalan Lingkar Utara di bagi menjadi dua, “Trase, yang membuat proyek pengerjaan tersebut mengunakan dua Amdal, yang Ke-1 di buat pada tahun 2008, tapi kenyataanya bahwa antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 tidak ada kegiatan Fisik di Trase I. Amdal Ke-2 dibuat pada tahun 2016 kenyataanya antara Tahun 2016 sampai dengan agustus Tahun 2020 tidak ada kegiatan Fisik di Trase II tersebut. lanjutnya.

“Dan Konsultan Amdal pada tahun 2016 yang dimaksud tidak bisa membuktikan kapan dilakukannya sosialisasi dan pelibatan masyarakat serta pengumuman kegiatan. Jika mengacu pada PP No 27 Tahun 1999 Tentang Amdal Pasal 24 terkait DALUWARSA KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP dan kegiatan pekerjaan fisik dilapangan yang tidak dikerjakan selama 3 tahun setelah terbitnya dokumen amdal maka :
A.Dokumen Amdal tahun 2008 untuk Trase I, sudah daluarsa sejak tahun 2011.
B.Dokumen Amdal tahun 2016 untuk Trase II, sudah daluarsa akhir tahun 2019”. Ungkap Arief.

“Adapun, Dan merujuk pada Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya No. 660/1732-DLH/2020 tertanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada izin lingkungan untuk kegiatan Pembangunan jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya. Jika melihat pada UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 (1) “ Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.” Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. jelas Arief.

Arief menambahkan, Dari fakta-fakta di atas kami sudah melayangkan surat pelaporan pada hari ini tertangal (2 November 2020) Kepada Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya terkait Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya dan laporan Kepada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmlaya, terkait dengan dugaan tindak Pidana Korupsi terkait Kegiatan Pengadaan Jasa Amdal Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya. imbuhnya.***Masdar

About analisaglobal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *